PAPUA MERDEKA DI DEPAN MATA ORANG PAPUA

Indonesia sebagai negara anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB No.2200 A. Tertanggal 16 Desember 1966. 
Dimana Bagian I Pasal I, ayat 1, 2, dan 3 menyatakan :

Bagian I

Pasal 1.
1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Negara pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat pada tgl 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakheus Padang Bulan Jayapura oleh Presiden dan Perdana Menteri terpilih dalam Kongres Rakyat Papua III yang diselenggarakan dari tgl 17 s/d 19 Oktober 2011 adalah sah menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi No.2200 A. Bagian I, Pasal 1, ayat 1, 2, dan 3.

Dimana bangsa Papua yg berasal dari 7 wilayah Adat Papua dan komponen2 perjuangan bangsa bebas untuk menentukan status politik wilayah perwalian tanah Papua bagian barat (Netherlands Nieuw Guinea) untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pertama, Setelah 50 tahun diintegrasikan kedalam wilayah NKRI sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga 2011. Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan 2 periode Otonomi sebagai implementasi dari Resolusi PBB No. 2504 tentang pelaksanaan act of free choise di Irian Barat. Namun dalam praktek dan pelaksanaan act of free choise dan pembangunan selama 50 tahun, pemerintah Indonesia tidak berhasil memajukan hakl-hak ekonomi, sosial dan budaya orang Papua. Otonomi 25 thn pertama selama masa Orde Baru Soeharto sejak tgl 1 Mei 1963 hingga 1 Mei 1988 telah dilaksanakan dan berakhir dengan kegagalan pembangunan. Setelah tahun 2001, Pemerintah RI juga menetapkan Otonomi Khusus bagi wilayah perwalian Papua selama 25 tahun (2001/2025). Dalam kurun waktu 10 tahun pertama, pelaksanaan Otsus tidak berhasil dan dinyatakan gagal dalam melaksanakan kemajuan2 ekonomi, sosial, budaya maupun politik bagi orang asli Papua. Hak2 ekonomi dirampas, hak2 sosial dibatasi, hak2 budaya dilarang, dan hak2 politik dipasung dalam segala aspek kehidupan orang asli Papua. Sehingga berbagai peristiwa pelanggaran HAM akibat tuntutan hak-hak asasi manusia Papua terus bermunculan dan mengakibatkan konflik horisontal maupun vertikal antara sesama orang Papua, orang Papua dengan pendatang, dan orang Papua dengan pemerintah pusat. Baik konflik ekonomi atas sumber2 daya alam, konflik sosial, budaya, konflik politik dan lain2 adalah realita wujud OTSUS Papua.

Kedua, secara sadar dan bermartabat, bangsa Papua melalui Kongres Rakyat Papua (KRP III) tgl 17 s/d 19 Oktober 2011 di Jayapura telah memutuskan untuk membentuk pemerintahan sendiri diatas tanah airnya untuk bebas menentukan nasib sendiri. Sebagai wilayah tanpa pemerintahan sendiri yg diwalikan kepada Republik Indonesia sejak tgl 1 Mei 1963 hingga 2011, maka bangsa Papua berhak menentukan status politik mereka dalam sebuah negara merdeka (self governence). Lahirnya Negara Republik Federal Papua Barat telah memenuhi status quo tanah Papua dalam wilayah2 bekas koloni (Dekolonisasi), why?

Sejak 1 Desember 1961, bangsa Papua belum mempunyai sebuah pemerintahan dan negara sendiri, sehingga status politik Netherlanda Niueuw Guinea untuk sementara diwalikan kepada Republik Indonesia melalui rekayasa referendum (act of free choise) 1969 yg diwakili oleh 1025 suara orang Papua. Pada tanggal 1 Juli 1971 diproklamirkan Negara Republik Papua Barat oleh Alm. Zeth Jafet Rumkorem dan Jacob Pray di Viktoria wilayah Australia (PNG sekarang). Secara defacto, memang ada proklamasi 1 Juli 1971, namun de jure (secara hukum), status politik Netherlands Niuew Guinea telah diwalikan kepada Republik Indonesia untuk 25 tahun dan sesudahnya harus diberikan hak menentukan nasib sendiri. Jadi waktu proklamasi 1 Juli 1971, status tanah Papua sudah ada pemerintahan, Jadi belum bisa diakui oleh dunia kecuali status politik tanah Papua harus dicabut kembali oleh PBB dari Indonesia. Pada tahun 1988, diproklamirkan Negara Republik Melanesia Barat oleh Dr. Thomas Wapay Wanggai, namun juga belum memperoleh pengakuan kedaulatan oleh dunia. Why?
Karena ada 2 versi negara proklamasi Papua Barat, dunia bingung hendak mengakui negara yg mana? 1 Juli 1971 atau 14 Desember 1988?. Hal yg sama kembali terulang ketika diproklamirkan Negara West Papua Niuew Guinea (WPNGNC) oleh Maikel Kareth pada tgl 27 November 1997 di Belgia. Mengapa belum ada pengakuan kedaulatan juga oleh negara2 di dunia, karena proklamasi tersebut bersifat pernyataan Individui2 dan kelompok serta dilakukan di luar negeri tanpa sepengetahuan Rakyat Papua. Jawabannya berarti orang Papua harus bersatu dalam sebuah pemerintahan yg dibentuk oleh semua komponen bangsa (rakyat Papua) dalam sebuah forum tertinggi bangsa (Kongres).

Ketiga, Kongres Rakyat Papua III (KRP III) adalah forum tertinggi bangsa Papua yg menetapkan dan memutuskan nasib bangsa Papua. KRP III juga adalah pernyataan Kebangsaan (nation declaration), sehingga kedudukan hukumnya mengikat semua orang Papua diatas tanah Papua dan tidak dapat dibantah oleh siapa pun dia orang Papua. Selain itu, status politik OTSUS Papua juga telah dikembalikan oleh Rakyat Papua melalui Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua (MRP) yg adalah wadah representative orang asli Papua yg diakui dalam hukum Indonesia, dan orang asli Papua,serta telah mengembalikan status Otsus kepada Negara Wali Pemerintah Indonesia karena dinyatakan gagal memajukan kehidupan perekonomian, sosial,budaya dan politik orang Papua.
Oleh sebab itu, secara defacto dan dejure, kedudukan Kongres Rakyat Papua III tgl 17 s/d 19 Oktober 2011 yang telah mendeklarasikan pemerintahan dan negara sendiri diatas wilayah berstatus quo (wilayah tanpa berpemerintahan sendiri) adalah sah dan medapat pengakuan kedaulatan oleh Semua negara2 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yg telah meratifikasi Resolusi Majelis Umum PBB No.2200 A. Bagian I, Pasal 1, ayat 1, 2, dan 3. termasuk kewajiban pengakuan oleh Pemerintah Republik Indonesia karena telah meratifikasi kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik suatu bangsa.

Sekarang apakah orang Papua atau salah satu komponen perjuangan Papua Merdeka mau mengakui atau tidak silahkan saja.... Tetapi Indonesia dan PBB tetap mengakui deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tertanggal 19 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua III yg telah melahirkan pemerintahan sendiri.

"""Syukur bagi-Mu Tuhan....
Kau brikan Tanah ku, bri aku rajin juga sampaikan maksud-Mu....""

PAPUA MERDEKA...!!!!
Sumber :
Zack Mambor
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001712018479#!/permalink.php?story_fbid=255867897813609&id=100001712018479
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : PAPUA MERDEKA DI DEPAN MATA ORANG PAPUA