PRD Murni Lembaga Politik

Mako Tabuni: Pembentukan PRD Murni Lembaga Politik

 Adanya pernyataan para tokoh-tokoh adat di salah satu media cetak lokal diantaranya Ramses Ohee (Ketua Barisan Merah Putih (BMP)  yang juga selaku Ondoafi besar dari Waena Kampung maupun George Awi (Ketua Lembaga Adat Port Numbay)  yang juga selaku Ondoafi dari Nafri, yang secara tegas menolak peluncuran dari lembaga Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Numbay di Lapangan Makam Theys-Sentani, Kabupaten Jayapura,  mendapatkan tanggapan keras dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan mediator dari Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Numbay, yakni Mako Tabuni (Ketua Umum KNPB)  dan dua pemimpin dari PRD Numbay, Hakim Bahabol selaku Ketua I PRD Wilayah Port Numbay dan Richi Morrouw selaku Wakil Ketua (Waket) II PRD Wilayah Port Numbay.
Mako Tabuni
Menurut Mako Tabuni perlu diketahui oleh seluruh lapisan rakyat Papua Barat bahwa pembentukan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Numbay merupakan murni lembaga politik, yang akan memperjuangkan hak-hak politik dari Bangsa Papua Barat Daerah Numbay.
�Dikarenakan berdasarkan sejarah panjang dari Bangsa Papua Barat sejak tahun 1961 s/d tahun 2012 ini, maka kami mengajak Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Barisan Merah Putih (BMP) maupun lembaga yang lain untuk memahami hal tersebut,� katanya
Lanjutnya, kami tidak mau mengganggu, mengintervensi dan memanipulasi aturan-aturan adat yang kami warisi dari para leluhur Bangsa Papua yang kami anggap sebagai harga diri kami selaku anak adat. �Marilah kita berjuang hak-hak dasar Rakyat Bangsa Papua Barat sesuai gaya dan caranya masing-masing, guna mewujudkan cita-cita luhur dari semesta Bangsa Papua Barat, ini dengan dibuktikannya dan juga perlu diketahui oleh seluruh rakyat Bangsa Papua Barat bahwa Parlemen Rakyat Daerah (PRD) telah terbentuk ditiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua yang berjumlah sekitar 22 PRD, maka kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat  berjuang bersama-sama lewat PRD-PRD yang ada ditempat tinggalnya masing-masing,� ajak Mako Tabuni kepada Bintang Papua sambil mengecam pernyataan dari Ramses Ohee dan George Awi yang merupakan lembaga asing (NKRI) yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengintervensi lembaga politik dari rakyat Bangsa Papua Barat atau PRD Numbay dan juga tidak pernah memihak kepada rakyat Bangsa Papua Barat. Sementara itu, Ketua I PRD Numbay, Hakim Bahabol menyatakan, pelantikan 300 anggota PRD bukanlah pengurus dari PRD, melainkan mereka itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat, sebab proses perekrutannya tidak melalui pemilihan berdasarkan sector-sektor masing-masing dan ditunjuk bukan lewat suatu mekanisme rapat terbuka.
�Bahwa saya bukan anggota Barisan Merah Putih (BMP) dari daerah Pegunungan dan perekrutan para anggota BMP diseluruh wilayah Pegunungan itu dengan cara di iming-imingi jatah kursi anggota DPR yakni 11 kursi ditambah dengan puluhan kursi lainnya ditingkat Kabupaten berdasarkan jumlah penduduk,� tegasnya.
�Jadi semua nama yang terdaftar di seluruh Kesbangpol Provinsi Papua adalah tidak sah dan suatu bentuk pelanggaran berat, sebab nama-nama tersebut didaftarkan tanpa sepengetahuan nama-nama yang akan didaftarkan oleh pengurus BMP Papua, salah satu contohnya saya yang tanpa diketahui nama saya ada didalam kepengurusan BMP Kabupaten Jayawijaya,� katanya.
Lanjutnya, kami sebagai orang Papua Barat nyatakan bahwa kami tidak ada dalam kepengurusan BMP, dikarenakan kami tidak senang dengan NKRI atau Indonesia yang menggunakan bendera Merah Putih adalah pembunuh dari rakyat Bangsa Papua Barat. Maka kami dihadapan Tuhan, dihadapan leluhur dari Bangsa Papua Barat kami nyatakan keluar dari daftar kepengurusan BMP yang merupakan musuh dari pihak kami sebagai orang asli dari Bangsa Papua Barat.
�Kami tegaskan bahwa kami ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Rakyat Indonesia, tapi kami adalah Warga dari Bangsa Papua Barat atau kami adalah rakyat Bangsa Papua Barat, dimana hak politik kami untuk berpisah dari NKRI didalam era ini harus dihargai oleh Pemerintah Republik Indonesia,� tegasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua (Waket) II PRD Numbay, Richi Morrouw menyatakan kami memaklumi pernyataan dari kelompok BMP dan LMA atau para orang tua kami tersebut yang menolak kehadiran dari PRD Numbay. �Kami sebagai generasi penerus ahli waris masa depan Papua Barat dengan tegas dan konsisten akan jaga Tanah Air kami, Negara kami, nama kami dan hak kami dari segala praktek pemerkosaan dari pihak asing dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia,� ujarnya.
Menurutnya, segala keputusan dari PRD Nummbay adalah sah dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, apalagi oleh kelompok yang tidak konsisten sama garis Tuhan dan amanat dari leluhur bangsa Papua Barat, untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur dari segala bentuk campur tangan pihak asing atau Indonesia, kecuali rakyat kami sendiri melalaui lembaga rakyatnya yakni PRD Numbay.
�Kami anggap pernyataan dari BMP maupun LMA sebagai bagian dari suara colonial atau penjajajh bagi rakyat Bangsa Papua Barat, dikarenakan mereka (LMA dan BMP) adalah alat colonial dan bukan lembaga yang dibentuk oleh rakyat Bangsa Papua Barat, dimana lebih cenderung untuk kepentingan bangsa lain daripada bangsanya sendiri,� tukasnya.


Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : PRD Murni Lembaga Politik