What happened on 1 May 1963? Why do West Papuans call it "Annexation Day".

What happened on 1 May 1963? Why do West Papuans call it "Annexation Day". 

Under the New York Agreement of 15 August 1962, the Indonesian and Dutch Governments decided to transfer authority over West Papua to a temporary authority of the United Nations.

This administration was put in place on 1 October 1962, when the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) took over from the Netherlands.

The UNTEA was intended to facilitate the decolonization of Dutch West New Guinea and the implementation of the West Papua�s right to self-determination. In reality the UNTEA facilitated the hand-over of West Papua to Indonesia.


For the first time in history, a temporary administration operating under the banner of the United Nations was used in order to serve the interests of States and ignore the existence of a people and to deny them their rights.

The UNTEA was good for the Netherlands: the Dutch had tried by force to hang on to this last piece of colonial territory, but they were not allowed to do so. Thanks to the UNTEA, instead of having to face capitulation and defeat, the Dutch Government was provided with a way out of an embarrassing situation, as West Papua would no longer be a part of the Kingdom of the Netherlands.

The UNTEA was also very generous to Indonesia: on 1 May 1963 the administration was handed over to the Republic of Indonesia.  Thus, even well before the subsequent 1969 referendum, Indonesia had acquired a brand new province, rich in mineral resources, which would soon provide Jakarta with its biggest foreign tax payer, the American company Freeport McMoran.

Therefore, it can be said that 1 May 1963 is the date of the annexation of West Papua into Indonesia. What happened on that day violated international law, violated the principles of democracy and violated the basic rights of Papuans.

Indonesia and the Netherlands shared the costs of the operation equally.  The Dutch and the Indonesians paid with money, the Papuans paid with their lives and they are still paying with their lives, today.

After UNTEA left on 1 May 1963, the Papuans were not allowed to exercise freely their right to self-determination, through a one-man, one-vote referendum � the only legal and acceptable way the right of self-determination of a people can be implemented.

Instead, in 1969, a fraudulent vote, the so-called �Act of Free Choice�, was held, in which 1026 Papuans (out of a population of 700,000 at the time), handpicked by the Indonesian authorities, were put under pressure to vote for integration in Indonesia. 


The Papuans refer to this ballot as the �Act of No Choice�: no one respected or cared about the rights of the Papuan people; the Dutch didn�t, the Americans didn�t, and the UN did not care either.  They had kept their stay in West Papua as short as possible, and they left as soon as possible.

On that day, the Papuan people will hold protest activities in order to remind the Indonesian Government, the Dutch Government, the American Government and the United Nations of their responsibility in the deplorable way in which the transition process was handled, which led to practically fifty years of suffering and gross human rights violations committed against the Papuan people. 
----------------------------------------------------------

Versi Bhs Indonesa :

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963? Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi ?
Atas dasar "Perjanjian New York" (yang bertanggal 15 Agustus 1962), Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengalihkan kekuasaan atas Papua Barat kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB.
Administrasi itu diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda.
Sebenarnya, maksudnya UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea, dan pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Padahal UNTEA memfasilitasi penyerahan Papua Barat ke Indonesia.
 
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah operasi pemerintahan sementara di bawah bendera PBB digunakan untuk melayani kepentingan Negara-Negara dan mengabaikan keberadaan orang bahkan menolak hak dasar mereka.
Sebenarnya UNTEA sangat menguntungkan Belanda: Belanda telah mencoba tahankan pada bagian terakhir dari wilayah kolonial dengan paksa, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Berkat UNTEA, daripada harus menghadapi kapitulasi dan kekalahan, Pemerintah Belanda diberi jalan keluar dari situasi yang memalukan, dan begitu, Papua Barat tidak lagi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda.
UNTEA juga sangat menguntungkan Indonesia: pada 1 Mei 1963 administrasi UNTEA diserahkan kepada Republik Indonesia. Jadi, bahkan jauh sebelum referendum 1969, Indonesia telah mengakuisisi sebuah provinsi baru, kaya akan sumber daya mineral dan lain-lain. Dan demikian, Jakarta mendapat hadiah yang bagus: pembayarnya pajak asing yang terbesar, yaitu perusahaan Amerika Freeport McMoran.
Karena itu, bisa dikatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah tanggal aneksasi Papua Barat ke Indonesia. Apa yang terjadi pada hari itu melanggar hukum internasional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak-hak dasar masyarakat Papua.
Ongkos operasi itu dibagi dua; Indonesia dan Belanda membiayai bersama-sama . Belanda dan Indonesia membayar dengan uang, orang Papua membayar dengan hidup mereka dan masih membayar dengan hidup mereka, sampai hari ini.
Setelah UNTEA meninggalkan Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963, orang Papua tidak diizinkan untuk melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas, melalui sistem referendum: satu orang-satu suara, satunya cara legal hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa bisa dilaksanakan.
Namun, pada tahun 1969, pemungutan suara palsu, yang disebut "Act of Free Choice", diadakan, di mana 1026 orang Papua (dari jumlah penduduk 700.000 pada saat itu), dipilih langsung oleh pemerintah Indonesia, dan ditekan untuk memilih integrasi di Indonesia.
 
Bangsa Papua menyebut pemungutan ini sebagai "Act of No Choice": tidak ada yang menghormati atau peduli hak-hak Bangsa Papua; Belanda tidak, Amerika tidak, dan PBB tidak peduli. Waktu itu, UNTEA tinggal di Papua Barat sesingkat mungkin, dan mereka pergi secepat mungkin.
  
Pada hari itu, Bangsa Papua akan mengadakan kegiatan protes untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika dan PBB tanggung jawab mereka di dalam proses ini, dan cara yang tercela proses transisi itu ditangani, yang menyebabkan hampir lima puluh tahun penderitaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap Bangsa Papua. (Leonie Tanggahma)
 
Sumber : Catatn Facebook


 
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : What happened on 1 May 1963? Why do West Papuans call it "Annexation Day".