Papua (Ternyata) Masih Berdarah

Saat ini "mata" kebanyakan orang sedang terpaku pada insiden di Papua. Mereka menyesali dan mengutuk insiden penembakan di Papua yang menewaskan 8 orang anggota TNI dan 4 warga sipil. Saya sendiri menyesalkan insiden berdarah ini . Karena sudah cukup banyak korban berdarah di Papua sejak "integrasi' Papua menjadi bagian Republik ini lewat PEPERA pada 1969. 

Namun, harap diketahui bahwa "insiden berdarah" di Papua akan terus terjadi jika Pemerintah NKRI tidak serius melakukan "Dialog" dengan orang asli Papua untuk menyelesaikan persoalan masa lalu dan merumuskan masa depan Papua.

Hal ini terus terjadi karena Pemerintah Indonesia selalu menyelesaikan masalah Papua dari "kacamata" Pemerintah Pusat, di Jakarta. Hal ini terbukti dengan ide Pemerintah Pusat untuk membentuk UP4B, ketimbang melakukan "Dialog", sebagaimana diusulkan JDP. Pemerintah pusat (c.q. Presiden) begitu yakin bahwa akar persoalan konflik di Papua hanya masalah pembangunan yang tidak merata. Sayangnya evaluasi pelaksanaan UU no. 21/2001 tentang OTSUS Papua pun tidak dilakukan - kesalahan fatal Pemerintah pusat sebelum membentuk UP4B. Akibatnya berbagai insiden berdarah masih terus terjadi di Papua, baik yang mengorbankan warga sipil maupun aparat militer/Polri.

Persoalan utama di Papua, sebagaimana disampaikan oleh LIPI (2011), bukan "semata-mata" masalah Pembangunan. Akar persoalan di Papua setidaknya ada 4. Akar persoalan yang Pertama, adalah masalah SEJARAH dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua masih merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu TIDAK benar.

Kedua, masalah PELANGGARAN HAM akibat operasi militer yang terjadi karena konflik yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia.  Kekerasan yang dilakukan Negara dan pelanggaran HAM yang tak pernah dipertanggungjawabkan mengakibatkan luka kolektif dan dendam (memoria passionis) yang diwariskan turun-temurun.



Ketiga, semua hal di atas membuat masyarakat Papua mengalami stigma sebagai orang yang termarjinalisasikan. Akibat migrasi penduduk, pembangunan yang tidak merata, kebijakan politik, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir.

Keempat, KEGAGALAN pembangunan Papua. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat yang masih tertinggal.
Jadi, masalah pembangunan adalah buntut akhir dari 3 persoalan yang mendahuluinya, sehingga jika perhatian hanya pada proses pembangunan dan melupakan 3 akar persoalan lainnya, maka persoalan Papua tidak akan mendapatkan solusi dan insiden berdarah di Papua akan terus berlanjut.

Insiden ini tidak hanya mengorbankan aparat militer/Polri, tetapi juga masyarakat. Sebagaimana kesaksian 2 orang masyarakat papua berikut ini yang mengalami aniaya, akibat salah tangkap karena dituduh OPM (kejadian beberapa minggu yang lalu).

Kekuatiran saya adalah Operasi "strategis" yang saat ini sedang berlangsung untuk menangkap para pelaku penembakan akan kembali memakan korban dari pihak rakyat sipil, sehingga lingkaran kekerasan itu akan terus berlanjut.

Novel Matindas (Kepala Biro Papua PGI)

Sumber : PGI
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Papua (Ternyata) Masih Berdarah

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: