Perempuan dan Politik Lokal

Perempuan dan Politik Lokal ( Relevansi Gender ) ( Perspektif Global dan Local Analitic )

Membahas masalah gender memang tidak akan pernah surut untuk dikupas. Minat untuk mempelajari gender pun semakin berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir ini. Berbagai opini atau perspektif tentang gender pun muncul dan menciptakan diskursus yang terus bergulir sepanjang waktu ke waktu. Gender memang telah menjadi bahasan / kajian yang memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan pembangunan. Bahkan merembet hingga berbagai ranah politik, sosial, budaya, ekonomi, agama bahkan sampai ke kancah kepemimpinan. Isu gender ini merebak seiring dengan arus globalisasi informasi dan transformasi perubahan tatanan politik nasional pascareformasi dan pergaulan dunia internasional.

Nampaknya reformasi memang memberi ruang gerak lebih bebas dan leluasa bagi setiap orang untuk menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, termasuk kaum perempuan. Jadi kaum perempuan masa kini diharapkan menjadi perempuan tangguh yang tidak hanya menyibukkan dirinya untuk menuntut kesetaraan gender, berdemonstrasi kesana kemari, menuntut pasal-pasal perlindungan perempuan dan lain-lain. Karena pada dasarnya pemerintah sendiri sudah sangat peduli dengan keadaan perempuan. Hal ini terwujud dengan didirikannya berbagai komisi perlindungan anak dan perempuan, LSM khusus perempuan, pasal-pasal maupun undang-undang tentang perlindungan perempuan bahkan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk ikut didalam MDGs ( Millenium Development Goals ) pada tahun 2015 nanti.

Selain itu juga ikut dalam sesi Commision on the status of woman dalam tujuh program aksi prioritas yang terdapat dalam Millenium Project Task Force In Education And Gender Quality yang intinya untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan demikian menurut hemat penulis, begitu bayak ruang atau kesempatan pada masa reformasi ini yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kaum perempuan ( emansipasi ) melalui berbagai wadah untuk mengekspresikan diri dengan kemampuan yang dimilikinya.
Berkaitan dengan persoalan politik, maka sesungguhnya sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh karena regulasi dan statuta dalam prinsip berdemokrasi secara konstitusional di Indonesia. Namun sangat disayangkan sampai saat ini keterwakilan kaum perempuan dipercaturan politik lokal atau di daerah sangat minim dan kurang diminati. Apakah soal integritas maupun capabilitas kaum perempuan daerah ataukah soal minimnya sumber daya manusianya sendiri?. Sehingga kuota yang semestinya diberikan kepada kaum perempuan sebanyak 30 % dalam komposisi keikutsertaan dalam wilayah politik malah di dominasi oleh para kaum laki-laki. Kondisi-kondisi inilah yang sangat memprihatinkan khususnya kaum perempuan didaerah-daerah. 

Perlu diketahui bahwa tingkat kepekaan dan kepedulain kaum perempuan dalam pergaulan hidup manusia dalam konteks sosial indeksnya sangat baik, namun pada tatanan tertentu seperti dalam wilayah politik ekspektasinya sangat kurang padahal ini yang sangat dibutuhkan dalam dunia politik dan demokratisasi kekinian terutama didaerah-daerah yang iklim politiknya tidak statis karena dominasi, presure politik yang kuat, doktrin politik dan lakon oportunis para elite lokal yang tidak proporsional. Sehingga harapan penulis sekaligus kritikan yang konstruktif untuk partai-partai politik yang bakal mengikuti pemuli legislatif nantinya harus perlu ada revitalisasi dan reposisi struktural partai secara proporsional, dan memberikan kesempatan yang luas pula kepada kaum perempuan sebesar 30% sesuai undang-undang partai politik untuk berkompetisi dalam era demokratisasi ini dengan lapang agar tidak terjadi dishamonisasi dan marjinalisasi dalam memberdayakan kaum perempuan di negeri ini lebih khususnya ditingkat daerah-daerah seperti kita dipapua secara keseluruhan. 

Jadi sekali lagi harapan saya ( penulis ) bahwa perempuan-perempuan daerah yang punya kemampuan dan kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial didaerah-daerah harus siap untuk berpartisipasi menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang kritis dalam wilayah demokrasi / politik semata-mata untuk meberdayakan diri sekaligus mengembangkan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dengan semangat otonomi daerah yang terbuka sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Peraturan-peraturan lainnya didaerah ini dan yang paling penting adalah tidak melakukan tindakan korupsi, apalagi memanfaatkan kekuasaan untuk itu. So , perempuan daerah HARUS BISA.....!!!

Sumber  : Radar Timika
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Perempuan dan Politik Lokal

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: