60 Tahun Dalam Ketidak-Bebasan dan Penindasan

Perjuangan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) yang diawali dengan proklamasi tanggal 25 April 1950 ini berlangsung terus sampai saat ini. Selama 6 dasawarsa ini Republik Indonesia sebagai penjajah telah menduduki dan merampas wiayah dan kekayaan Maluku Selatan. Hal ini bermaksud agar kawasan Maluku menjadi tertinggal, miskin, serta tanpa ada perkembangan apapun. Meskipun Indonesia memberi kesan seolah-olah adalah negara hukum yang beretika dan demokratis, pada kenyataannya tidak terbukti ada demokrasi sama sekali di dalamnya. Syarat terpenting agar dapat dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis adalah adanya hak mengungkapkan pendapat. Sementara di negara Indonesia ini belum ada kebebasan mengeluarkan pendapat sama sekali.
Orang-orang Maluku yang dengan berani menyatakan bahwa mereka pendukung RMS pasti dijatuhi hukuman. Mereka itu serta kaum keluarganya ada di dalam kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Barangsiapa berani mengeluarkan pendapat, pada umumnya dijatuhi hukuman berat oleh proses peradilan yang berat sebelah dan tidak adil.

Neokolonialisme
Dalam beberapa dasawarsa yang baru lewat ini Indonesia dikenal sebagai negara di mana sebuah rezim memperkaya diri sendiri dengan memakai berbagai cara, terutama melalui kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta.
Tanah Maluku bertahun-tahun dirampas oleh penjajahan gaya baru ini. Kekayaan alam di tanah Maluku dirampas, seperti contohnya kekayaan laut yang dijual kepada perusahaan-perusahaan asing. Demikian pula yang terjadi pada hutan tropisnya. Di sana penebangan kayu besar-besaran dilakukan dan mengakibatkan pengikisan tanah. Hal ini menyebabkan banyak kali terjadinya tanah longsor.
Sebagian besar rakyat Maluku hidup dalam kemiskinan. Demi mencari makan untuk menyambung hidup, banyak dari mereka terpaksa menjual tanah-tanah pusaka yang sudah beratus-ratus tahun merupakan warisan milik keluarga mereka kepada para spekulan. Sungguh disayangkan banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka itu tidak memiliki pendapatan sama sekali untuk masa depannya. Padahal mereka hidup di atas tanah yang seharusnya memberikan mereka makanan untuk hidup sehari-hari.
Memang istilah �genosida� (pembasmian etnis) tidak semudah itu dapat dipakai sebagai suatu tuduhan, Akan tetapi kebijaksanaan transmigrasi yang sudah bertahun-tahun dilakukan di Maluku rupanya bermaksud untuk melenyapkan adat-istiadat setempat di Maluku. Lalu oleh karena kurangnya kesempatan kerja di sana, maka anak-anak Maluku yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi terpaksa mencari lapangan pekerjaan di luar Maluku. Kenyataan yang lain yang ditemukan adalah bahwa perlahan-lahan budaya dan praktek korupsi dianggap seperti hal biasa di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku.

Tragedi Terbesar
Pada tahun 1999 terjadi tragedi terbesar di wilayah Maluku, yaitu timbulnya situasi perang yang kerap disebut sebagai �kerusuhan�. Dalam konflik berdarah yang diskenariokan oleh pemerintah pusat di Jakarta ini, kaum Islam dan kaum Kristen saling berperang selama hampir 4 tahun. Rupanya situasi konflik di Maluku ini juga menjadi medan pertempuran yang kompleks serta melibatkan para penguasa di Jakarta serta para pengikutnya. Mereka ini adalah partai-partai politik serta para pemimpinnya yang dikenal korup �terutama dari Golongan Karya, para pengikut mantan Presiden Soeharto, Jenderal Wiranto, serta elite militer lainnya, kaum fundamentalis Islam, dan banyak pihak lainnya.

Penghargaan Kembali dan Pengembalian Pedoman
Namun demikian, ternyata ada dampak positif yang dapat diperoleh akibat kerusuhan tersebut, yaitu dengan diterapkan penghargaan kembali dan pengembalian pedoman (orientasi) adat-istiadat dan budaya Maluku di tengah masyarakat setempat. Pada saat itulah masyarakat Maluku menyadari pentingnya dan kokohnya adat-istiadat dan kebudayaan Maluku. Banyak desa (negeri) yang berniat untuk melaksanakan adat-istiadat kembali. Hal yang sama pun dilakukan dalam meninjau dan menghargai kembali cita-cita perjuangan Republik Maluku Selatan.
Kembali pada saat ini. Banyak orang-orang Maluku di Maluku saat menggunakan hak asasi mereka untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, mereka ditahan, dianiaya dan disiksa serta dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Hal-hal tersebut mereka alami hanya karena mereka berani mengeluarkan pendapat menuntut hak asasi mereka mendukung Republik Maluku Selatan yang sah merdeka dan berdaulat.
Tidak ada seorang pun yang boleh berdiam saja dan membiarkan ketidakadilan menghalangi perjuangan kemerdekaan RMS tanpa berbuat sesuatu.
Perjuangan RMS merupakan perjuangan yang sah dan mulia, serta harus diakui dan didukung oleh dunia internasional yang bebas dan demokratis.

(Silahkan Baca Selengkapnya tentang RMS di situs resminya)
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : 60 Tahun Dalam Ketidak-Bebasan dan Penindasan

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: