Politik Militer dan Kekalahan Gerakan Demokratik

Tiba-tiba tentara menjadi �pahlawan�, padahal telah menembak mati tahanan; tiba-tiba para perwira dan jenderal menjadi �ksatria� karena membela para prajurit yang beraksi dengan hukum rimba; tiba-tiba kita dihentak kenyataan bahwa amanat reformasi untuk mengadili para jenderal tentara dan polisi tak satupun bisa terwujud setelah 5 kali pergantian pemerintahan; tiba-tiba kita dikejar-kejar berbagai produk perundangan yang semakin menyempitkan demokrasi, hingga kita tersadar bahwa perjuangan untuk demokrasi agar semakin luas belumlah tercapai.

Politik militer Indonesia, sebagai fondasi Orde baru, tidak pernah mati terkubur meski Soeharto jatuh. Salah satu amanat reformasi, sekaligus syarat agar konsolidasi demokrasi bisa berjalan, adalah lepas dari cengkeraman militer dengan menuntut penghapusan Dwi Fungsi ABRI, termasuk pembubaran struktur teritorial militer (komando teritorial). Atas desakan gerakan rakyat, dikeluarkanlah TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Dwi Fungsi ABRI telah berakibat pada penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI, sehingga demokrasi tidak berkembang di Indonesia. Namun, pada faktanya Dwi Fungsi ABRI masih dibiarkan. Penopang utamanya, komando teritorial, tidak pernah dibubarkan, malah ditambah menjadi 12 komando teritorial sejak tahun 1998. 

Amanat reformasi berikutnya, yaitu mengadili semua penjahat HAM, juga kandas di tangan Presiden. Pembiaran pelanggaran HAM masa lalu yang kemudian berujung pada pengulangan kembali pelanggaran�pelanggaran HAM berikutnya. Impunitas (kekebalan hukum) itu mencapai puncaknya ketika para Jendral pelanggar HAM menolak diperiksa oleh KOMNAS HAM terkait peristiwa Semanggi I, II, Trisakti dan penyelidikan kasus perkosaan perempuan Tionghoa Mei �98. Para Jendral ini beralasan tim penyidik KOMNAS HAM tidak berwenang melakukan penyelidikan, yang kemudian diperkuat dengan keputusan DPR RI bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa�peristiwa tersebut. Akhirnya, proses Pengadilan HAM sebagaimana diputuskan dalam Undang- Undang No.26/2000, tidak pernah terjadi.

Malah para jendral pelanggar HAM itu mendapatkan promosi jabatan penting. Sjafrie Sjamsoedin yang sebelumnya menjabat Pandam Jaya ketika terjadi tragedi Trisakti dan Mei 1998, justru dipromosikan menjadi Kapuspen TNI di Mabes TNI. Begitu juga dengan AM. Hendropriyono yang diangkat menjadi Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) padahal pada tahun 1989 Hendro memimpin operasi militer di Talang Sari�Lampung yang menimbulkan banyak korban. Kini, masih sering kita lihat praktek-praktek represifitas terhadap kaum tani, rakyat Papua, buruh yang sedang aksi dan lain-lain, atas nama �keamanan nasional�. Semakin dilindungi ketika disahkannya UU Anti Terorisme, UU Intelejen, dan berikutnya RUU Kamnas dan Ormas. Dari sini, sesungguhnya tampakjelas dimana pemerintah kita berdiri: mengamankan politik militer masa lalu dan sekarang.  Apalagi Presiden SBY sendiri adalah bagian langsung dari struktur politik Orde Baru dan militer serta diduga keras terlibat peristiwa 27 Juli 1996.

Mengapa?
Gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat telah berhasil menjatuhkan diktator, memperluas partisipasi politik rakyat langsung lewat sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan yang terpenting, telah berhasil mengembalikan senjata politik rakyat yang paling ampuh yaitu aksi massa. Namun, gerakan tersebut belum sanggup menjatuhkan sebuah rezim kapitalis militeristik dan menggantikannya dengan yang lebih demokratik dan kerakyatan. Gerakan tersebut juga gagal berkonsolidasi lebih lanjut dan mendorong demokrasi lebih maju lagi. Gerakan kalah di dalam dua pertarungan besar: kalah melawan tentara-militerisme dan Golkar serta kalah melawan hegemoni kekuatan anti demokrasi.
Demokrasi kini dikanalisasi ke dalam insitutusi-institusi yang secara sepihak dinyatakan sebagai perwakilan kehendak rakyat, dipersulit oleh birokrasi dan permainan uang, dikunci oleh kepentingan pemodal, status quo dan kontrol senjata, serta penjara. Sejak saat itulah demokrasi bukan lagi wujud kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elit untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya.
Reformasi 1998 memang gelombang  besar yang berhasil membuat rezim militer Suharto tumbang, tetapi gelombang itu tidak turut atau belum menggulung militerisme, karena �militerisme� adalah sebuah konsep kebudayaan khas Orde Baru yang masih menjadi momok di negeri ini dan tak bisa dihancurkan dengan reformasi. Penambahan komando teritorial tentara, keterlibatan militer dalam konflik pertanahan serta penembakan kaum tani, keterlibatan petinggi militer dalam pembentukan mayoritas partai-partai politik peserta pemilu, wacana bahwa pimpinan politik yang berlatar belakang tentara lebih baik dari sipil, wacana nasionalisme sempit dalam perdebatan batas-batas wilayah, dll, adalah diantara wujud-wujud pikiran dan tindakan militeristik yang masih terus terjadi.
Reformasi memang tak bisa berhasil menuntaskan ini semua tanpa gerakan sosial progresif yang hidup, terarah, menyatu, membesar dan terus menerus mendesakkan tuntutannya. Gerakan sosial progresif belum berhasil menunjukkan ideologi alternatif melawan kapitalisme, melawan ideologi birokratisme dan militerisme khas Orde Baru, melawan konservatisme-fundamentalisme reaksioner yang mendapat tempat di tengah kekosongan ideologi alternatif. Inilah sumber penyebab kekalahan utama perjuangan reformasi di Indonesia.

Potensi
Namun demikian, masa depan perjuangan rakyat tidaklah suram. Medan politik dan ekonomi memang semakin menyulitkan, namun perlawanan rakyat sekaligus terus berkembang, tidak menyurut. Perlawanan rakyat yang berkembang, walau diserang dari berbagai sisi, dengan metode perjuangan yang semakin maju, walau belum banyak mendapatkan kemenangan, adalah potensi yang akan menjadi kekuatan politik jika semakin menyatu dan memiliki agenda politik bersama.
Untuk itulah persatuan dibutuhkan. Persatuan kaum pergerakan sosial dan politik untuk mengembangkan politik sekaligus alat politik persatuan yang baru. Ditengah tidak adanya kekuatan alternatif yang sanggup menantang kekuasaan, kebohongan, kekerasan dan kejahatan para elit pro kapitalisme saat ini, maka penyatuan inisiatif kaum pergerakan untuk mengembangkan politik dan partai kerakyatan adalah satu pekerjaan politik yang penting didukung.
Bukan karena musuh kita hebat, tetapi persatuan gerakan yang belum kuat. Oleh karena itu, mari kita bangun partai bersama kaum gerakan rakyat.*** Sumber : www.politikrakyat.com

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Politik Militer dan Kekalahan Gerakan Demokratik

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: