Kekuatan Politik Jawa

Oleh: Pangi Syarwi
 BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kalau kita mempelajari kepustakaan Jawa klasik dan tingkah laku politik Jawa dewasa ini, maka kita akan mengetahui salah satu kunci untuk memahami teori politik Jawa mungkin tafsiran secara tradisional tentang apa yang dinamakan kekuasaan secara sosial.
Sebab konsepsi kekuasaan Jawa berbeda radikal dengan konsepsi kekuasaan Barat sejak abad pertengahan, dan perbedaan tersebut sudah logis timbul pandangan-pandangan yang berbeda pula mengenai cara-cara berjalannya politik dan sejarah. Para filusuf yang pertama mencurahkan perhatian serius  yang cukup terperinci kepada masalah kekuasaan ini adalah Machiavelli dan Hobbes, para pemikir ini memusatkan pemikirannya kepada sifat, sumber-sumber kekuasaan, dan pengunaan kekuasaan. Dipandang dari segi sejarah, konsep kekuasaan yang ada sekarang ini timbul dari keperluan untuk memberikan penafsiran terhadap politik dalam suatu dunia yang sekuler.

Usaha untuk menjelaskan gagasan Jawa mengenai kekuasaan mungkin dapat dipermudah, kalau kita adakan perbandingan skematis dari beberapa aspek penting dari konsep Eropa yang dapat mereka simpilkan kepada empat judul. Pertama, kekuasaan itu bersifat abstrak. Kedua, kekuasaan itu sumber-sumbernya bersifat heterogen, karena kekuasaan dapat disimpulkan dari pola-pola tingkah laku dan pola hubungan sosial. Ketiga, akumulasi kekuasaan tidak ada batas-batasnya yang inheren, karena kekuasaan hanya suatu abstraksi yang mengambarkan hubungan tertentu antara manusia, maka kekuasaan itu secara inheren tidak membatasi diri. Keempat, dari segi moral berarti kekuasaan itu ganda adalah akibat logis dari konsepsi sekuler mengenai kekuasaa politik sebagai hubungan antar manusia, bahwa kekuasaan itu tidak dengan sendirinya abasah.[1]
Ketika kita berbicara bagaimana kekuatan politik masyarakat jawa tentu sangat beragam dan aneh, adalah kerena masyarakat jawa dalam persoalan kekuatan adalah masyarakat yang kuat dari dahulunya terutama dalam kekuatan politik.
  Kita tahu bagaimana kekuatan politik majapahit dan bagaimana dengan Singosari, Gajah Mada dan kekuasaan Kartanegara kekuatan politik Tradisional Hemengkobowono Sampai sekarang, dan bagaimana para kiyai mampu mempengaruhi rakyat aceh lewat kharisma yang di milikinya.
Namun yang jelas intrik politik jawa dari dahulu tidak beda dengan sekarang yang menjadi. Untuk kita ketahui ternyata hanya seperlima orang yang berada di luar pulau jawa mengisi post pemerintahan starategis, pejabat Starategis dari mulai presiden sampai menteri adalah orang jawa yang mengisi pos pemerintahan tersebut, Artinya adalah orang jawa  sangat bijak  dalam menjalankan peta starategi politik, hanya sedikit dari Sumatera dari Kalimantan, dari Sulawesi dan Irian Jaya yang berhasil duduk di bangku kekuasaan.
 Politik Jawa Tradisional memang mempunyai teori politik. Kalau kita merunut kebelakang tentang kepustakaan Jawa Klasik dan tingkah laku politik jawa. Maka kita akan mengetahui kunci untuk memahami teori politik jawa mungkin adalah tafsiran secara tradisional tentang apa yang di namakan dengan kekuasaan ilmu sosial. Yang jelas konsepsi jawa berbeda secara radikal dari konsepsi yang berkembang di barat sejak abad pertengahan.
Gagasan Jawa yang menyatakan bahwa kekuasaan bersifat abstarak kalau dinyatakan secara kata, jadi kekuasaan dapat diartikan oleh mereka sesuatu yang ada hubunganya atau lebih. Maka kekuasaan merupakan absraksi dari rumusan atau pola interaksi sosial tertentu yang kebetulan sedang di amati. Jadi Artinya adalah kekuasaan itu ada dalam berbagai macam keadaan di mana sebagian orang melihat ada kepatuhan pada kemauan orang lain.
Masyarakat Jawa ada juga yang mengatakan bahwa kekuasaan itu bersifat kongkrit adalah karena, Ini adalah pokok dari pemikiran politik orang Jawa. Kekuasaan itu ada tidak terlepas dari orang yang mempergunakanya.
 Kekuasaan bukan sebagai angapan yang teoritis, melainkan suatu realitas yang benar-benar terjadi. Kekuasaan adalah suatu daya yang tidak dapat di raba dan dirasakan, penuh misteri dan bersifat ketuhanan menghidupkan seluruh alam semesta. Dalam pemikiran tradisional jawa, tidak ada garis batas tegas antara zat organis dengan zat inorganis, kerena sesuatu di topang oleh kekuasaan sama tidak kelihatan.
 
2. Perumusan Masalah
  • Bagaimana  menjelaskan tentang konsepsi kekuasan politik Jawa?
  • Bagaimana pengaruh kebudayaan Jawa Tradisional terhadap  konsepsi kekuasaan Jawa?
 
BAB II
PEMBAHASAN
  • Mencari kekuasaan
Ketika kita berbicara bagaimana mencari kekuasaan tentu pertanyaan yang muncul ke permukaan adalah bagaimana mencari kekuasaan dari masyarakat jawa tradisional? Yang jelas tentu berbeda dengan Teori politik barat. Masalah pokok yang di timbulkan konsepsi mengenai kekuasaan ini bukan masalah bagaimana mengunakan kekuasaan melainkan bagaimana menghimpunya.
Pada masyarakat tradisional jawa lebih mempusatkan berbicara bagaimana memusatkan bagaimana mempertahankan kekuasaan. Dari pada bagaimana mengunakan kekuasaan dengan wajar. Berbagai daerah di Jawa termasuk berpuasa, tidak tidur, bersemedih tidak melakukan hubungan seksual, pemurnian ritual dengan mempersembahkan sesajian.
Ternyata di sana terdapat berbagai pokok gagasan yang mendasar. Semuanya di lakukan untuk memusatkan hakikat asli.  menciptakan curahan panas, dengan cara menghimpun suara fisik.
Sekedar menontohkan orang yang percaya bahwa para pembuat keris, legendaris zaman dahulu mampu menempa mata keris yang terbuat dari besi dengan pamornya yang indah itu. Hanya dengan panas yang berpusat di ibu jari mereka.
Dalam cerita wayang pada bagian gara-gara yang khas di mana seorang pertapa yang tidak di kenal namanaya sedang bersemedih. Maka perwujudan yang paling menyolok adalah lautan mulai mendidih dan bergolak. Hasil pertama yang mereka lakukan bukanlah menurut mereka sebuah penyiksaan diri dengan tujuan tujuan etis. Melainkan hanya untuk memperoleh sebuah kekuasaan. [2]
Jadi makna mengurung diri bagi mereka sama artinya dengan membesarkan diri secara ber-matiraga. kita ketahui membesarkan diri, kenikmatan-kenikmatan di dunia tidak tentu pertama-tama jahat atau tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang mengalihkan dan mengacaukan pemikiran yang akan menyebabkan hilangnya sebuah kekuasaan.
Kita lihat di film banyak para kasatria melakukan matiraga sebagian dari mereka ada yang melakukan mati raga berasal dari kalanggan buta. Dan raksasa dalam lakon-lakon yang merupakan musuh abadi para dewa dan manusia, oleh kerena itu kekuasaan mereka berlebih lebihan malahan ada yang melewati para dewa.
Selanjutnya sekedarmencontohkan beberapa upacara sangat jelas bersifat memanggil seperti mengadakan pertunjukan wayang di istana presiden simbolisme politik yang matang. Memangil para pemimpin berbagai kelompok spritual dan mistik untuk ikut dalam acara kampanye perang melawan belanda pada waktu krisis tahun 1961 sampai tahun 1962.
Masih segar dalam ingatan kita kenapa soekarno lebih suka pada rapat raksasa politik yang diadakan soekarno yang secara menyolok maksud untuk menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya, pidato soekarno ibaratkan magnet yang mampu menaikkan semangat dengan cara mengucapkan mantra dalam gaya hidup yang tradisional dan menambah kehebatan upacara politik.
 Tradisi lama jawa penguasa harus mengumpulkan di sekeliling mereka dirinya benda apapun yang diangap dan mempunyai atau mengandung kekuasaan .Karaton tidak hanya di penuhi benda pusaka atau tradisional seperti keris,tombak alat-alat musik suci tetapi keraton ternyata memilihara dan memeliki berbagai macam manusia luar biasa seperti orang bulai pelawak orang kerdil dan ahli nujum karena tinggal bersama dalam keraton dengan penguasa.[3]
 
  • Tradisi pemikiran politik jawa
Politik jawa secara khas memberikan tekanan dan pertanda pemusatan kekuasaan dan bukan pada perbuatan yang memperlihatkan pemakaian atau pengunaanya. Pertanda yang baik di cari orang yang baik pada pemegang kekuasaan maupun dalam masyarakat di mana ia memegang kekuasaan Kemampuan menyerap pemusatan pemusatan dari luar merupakan tema yang sering terdapat dalam lakon-lakon wayang dalam tradisi sejarah, dalam gambaran khas yang menghubungkan jelas penyerapan ini menyatukan dua prinsip yang berlawanana adalah pertarungan antara seorang satria dengan seorang musuh yang kuat. Di mana setelah musuh itu di kalahkan dan ini sekaligus akan menambah kekuatan dalam diri satria. [4]
Kita ingat dengan sebuah cerita prabu parta yang memasuki tubuh arjuna setelah ia kalah dalam pertempuran. Tapi lakon lakon lain seperti yang melukiskan roh begawan bagaspati yang turun kepada yudistira untuk memungkinkan membunuh prabu salya atau menyatukan bisma pada awal perang brayatuda .
Jadi Tradisi pemikiran politik Jawa secara khas memberikan tekanan kepada pratanda-pratanda pemusatan kekuasaan dan bukan kepada perbuatan yang memperlihatkan pemakaian atau pengunaanya. Pertanda ini di cari orang baik pada diri pemegang kekuasaan maupun dalam masyarakat di mana ia memegang kekuasaan. Menurut salah seorang cendikiawan indonesia yang terkemuka konsep pokok dalam tradisi masyarakat jawa adalah adanya hubungan langsung antara keadaan batin seorang dengan kemampuan dengan mengendalikan lingkungan.
Denagn cara konsisten, pratanda yang paling jelas dari oarang yang mempunyai kekuasaan adalah kemampuan berkosentarasi. Memefokuskan kekuasaan pribadinya menyerap ekkuasaan dari luar dan memuasatkan dalam dirinya hal yang kelihatan bertentangan.
Walupun di dunia seni gabungan laki-laki dengan perempuan merupakan lambang kekuasaan, namun dalam dunia politik, kerena alasan alasan yang jelas, sinkritisme dan dinamisme dalam pemikiran jawa menyatakan dirinya dalam bentuk bentuk lain. Ini terkait dengan pernyataan nasakom dari bekas presiden soekarno, sewaktu soekarno menyatakan dirinya seorang nasionalisme, beragama dan komonis sekaligus, para pengamat dari luar tradisi politik jawa mengunakan bahasa manuver dan kompromi.
 Orang sering mengangap rumusan nasakom sebagai slogan yang tidak bertangung jawab dan secara intelektual tidak memilki keutuhan atau sebagai alat yang halus yang di gunakan untuk melemahkan prasangka prasangka anti komonis dalam kelompok nasionalisme dan agama yang tentu besar pengaruhnya. Tapi tafsiran seperti ini belum mampu menempatkan politik nasakom dalam kontek pemikiran politik jawa.  
 
Budaya Politik Jawa
Sebenarnya sangat sulit  untuk melakukan identifikasi budaya politik Jawa, karena atributnya tidak jelas, akan tetapi ada sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai titik tolak  untuk membicarakan masalah ini, dengan adanya pola budaya yang dominan, yang berasal dari kelompok etnis Jawa itu sendiri. Etnis ini sangat mewarnai sikap prilaku dan oreantasi politik kalangan elit politik di Indonesia.
Oleh karena itu ketika Claire Holt, Benedict Anderson dan James Siegel menulis tentang �Political Culture In Indonesia� pembicaraan awal yang dimunculkan adalah terkait dengan masalah kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Menurut analisis Anderson, konsep kekuasaan yang diterapkan di Jawa berbeda sekali dengan konsep yang ditawarkan dengan masyarakat Barat. Karena bagi masyarakat Jawa, kekuasaan itu pada dasarnya bersifat kongkret, besarannya konstan, sumbernya homogen dan tidak berkaitan dengan proses legitimasi.[5]
 Hal ini tentu berbeda sekali dengan konsep kekuasaan yang ditawarkan oleh Barat, kekuasaan itu bersifat abstrak, yang berasal dari berbagai sumber, seperti uang, kekuasaan dan jabatan, harta, kedudukan dan kekayaan fisik asal usul. Karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang satu, maka sifatnya konstan. Dan selama sumber kekuasaan, maka kekuasaan orang yang berkuasa akan tetap legitimate dan tidak perlu dipersoalkan.[6]
Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hierarkis. Starafikasi sosial bukan didasarkan pada atribut sosial yang bersifat materialistik, tetapi lebih kepada akses kekuasaan. Ada pemilahan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan, yang juga disebut sebagai kaum priyayi, dan rakyat kebanyakan, hal itu dilihatkan dengan cara berekspresi melalui bahasa dan gesture atau pola yang memperlihatkan mimic/prilaku yang diwujudkan melalui lewat bahasa, bahasa Jawa sendiri terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari kromo inggil, kroma madya sampai ngoko, atau halus, setengah halus atau kasar, kalangan rakyat kebanyakan harus mengekspresikan dirinya kedalam bahasa yang halus kepada kalangan pemegang kekuasaan. Sebaliknya, kalangan pemegang kekuasaan dapat mengunakan bahasa yang kasar kepada rakyat kebanyakan. Pemilahan antara penguasa dan rakyat menjadi tegas yang kemudian diungkapkan dengan istilah wong gedhe dan wong cilik.
Implikasi dari pola pemilihan seperti ini adalah, kalangan birokrat seringkali menampakkan diri dengan self image atau citra diri yang bersifat benovelent yaitu dengan diungkapkan sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, sebagai pamong atau guru pendidik bagi rakyatnya. Kalangan pengusaha harus menampakkan sebagai kelompok yang pemurah, baik hati dan pelindung bagi rakyatnya. [7]
Akan tetapi sebaliknya, kalangan pengusaha memiliki persepsi yang merendahkan rakyatnya, karena pamong sudah sangat baik, pemurah dan pelindung, maka sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk, setia kepada penguasa negara. Pembangunan yang dijalankan selama ini, bukan dilakukan oleh rakyat, tetapi yang membangun adalah pemerintah sebagai perwujudan dan perbaikan hati atau benevolensi kalangan pengusaha.
Oleh karena itu, tidak pada tempatnya rakyat agar tidak patuh, tidak tunduk dan tidak setia  apalagi memprotes kegiatan-pemerintah. Pemerintah adalah orang yang tahu. Sementara rakyat tidak tahu apa-apa, oleh karena itu mereka harus ditatar melalui berbagai penataran.
Ada implikasi negatif dari cita-cita seperti itu dalam kebijaksanaan publik. Kebijaksanaan publik merupakan domain atau kompetensi sekolompok kecil elit yang ada di Jakarta atau ibu kota Propinsi yang membentuk seluruh agenda publik dan juga yang memformulasikan kebijaksanaan publik adalah pemerintah, baru kemudian disyahkan oleh DPRD. Rakyat mengalami proses alienasi, bahkan tersisihkan dari proses politik.
 Tidak ada diskusi public kenapa kebijaksanaan tersebut harus ditempuh? Apakah memang perlu?  Akan tetapi ketika kebijaksanaan publik sampai pada tahap implementasi kebijaksanaan rakyat wajib untuk ikut kedalamnya, hampir semua undang-undang dibentuk seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi untuk diperbincangkan adalah berapa banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dengan undang-undang, kemudian undang-undang tersebut harus diwujudkan melalui pemerintah, surat keputusan Presiden, surat keputusan menteri, sampai kepada pusat pemerintahan yang terendah yaitu Gubernur/ Bupati. Sementara itu kebijaksanaan tersebut membenahi rakyat dan menguntungkan segelintar penguasa yang mampu memperoleh akses terhadap kalangan penguasa.
 
  • Gagasan kekuasaan Jawa
Berbeda dengan tradisi teori politik Barat, masalah pokok yang ditimbulkan  konsepsi mengenai kekuasaan ini bukan masalah bagaimana mengunakan kekuasaan, melainkan bagaimana menghimpunnya, sebagian besar perpustakaan nasional lebih berbicara bagaimana memusatkan dan mempertahankan kekuasaan, dari pada bagaimana mengunakannya dengan wajar.
Menurut tradisi ortodoks mengunakan kekuasaan mengunakan praktek yoga atau bertapa di gua-gua, walaupun praktek-praktek yoga berbeda-beda bentuknya digunakan diberbagai daerah di Jawa, termasuk bersemedi, puasa, tidak melakukan hubungan seksual, pemurnian ritual yang mengunakan sesajian terdapat satu dasar pokok yang mendasarinya.
Analogi ini amat tepat karena pelukisan klasik dalam kebudayaan Jawa bertapa dengan amat keras memang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan panas fisik. Sebagaimana orang yang mampu membuat keris dengan indah melalui kekuatan yang terpusat pada ibu jarinya.[8]
Arti kejiwaan dalam bertapa bukan berarti bentuk penyiksaan diri dengan tujuan-tujuan etis, melainkan hanya semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan, bertapa dalam konsep Jawa merupakan cara untuk mencapai titik keseimbangan  kosmos, membesarkan diri berarti mengurangi diri sendiri.
Di samping pandangan ortodok tentang jalan kekuasaan di Jawa terdapat tradisi lain yang heteodoks. Dalam sejarah contoh terbaik dalam tradisi adalah raja Singosari yang terakhir dan raja Kertanegara. Menurut tradisi Bhairavis ini kekuasaan dicari melalui mabuk-mabukkan, pesta seks dan pembunuhan ritual.[9]
 
Bahkan tradisi ini masih banyak pengikutnya secara diam-diam di Indonesia sekarang ini pada akhirnya juga mempunyai tujuan yang sama  dengan tujuan tradisi yang lebih ortodok, sebab dalam sistem tradisi Bhairavis, mengikuti hawa nafsu secara sistimatis dengan cara yang ekstrem diangap dapat menghabiskan nafsu itu sendiri, sehingga dimungkinkan dipusatkannya kekuasaan seseorang tanpa mengalami halangan lebih lanjut, jadi tujuan dari tradisi ini adalah pemusatan kekuasaan walaupun jalan yang ditempuh itu berbeda-beda.
Menurut tradisi Jawa lama penguasa harus mengumpulkan disekelilingnya benda atau orang pun yang mengandung kekuasaan. Seperti kraton sampai sekarang setiap tahunnya ada pencucian kris, kraton yang tidak saja mengkoleksi benda-benda pusaka seperti tombak, alat-alat suci yang lainnya tetapi juga diisi oleh berbagai macam manusia yang luar biasa seperti Bulai, pelawak orang kerdil dan ahli nujum yang tinggal secara bersama dengan kraton, maka akan muncul sebuah kekuasaan yang dihisap melalui benda-benda dan orang-orang tadi yang kemudian diserap dan ditambahkan kepada kekuasaan penguasa. Kalau kemudian benda ini hilang maka ini diangap berkurangnya kekuasaan raja dan sering diangap sebagai datang pertanda akan hancurnya dinasti yang sedang berkuasa.
Tradisi ini masih tetap kita rasakan rohnya pada elit-elit atau pejabat dari Jawa dan juga merupakan rahasia lagi bagi para pengamat situasi di zaman Soekarno. Tetapi barangkali dari segi politik yang penting adalah seseorang yang diangap punya benda atau manusia-manusia seperti itu dalam penguasaanya, walaupun mereka tidak mempunyai atau mempergunakan dengan sunguh-sunguh.
Walaupun dalam dunia seni gabungan laki-laki dan wanita merupakan lambang kekuasaan, namun dalam dunia politik karena alasan yang jelas, sinkretisme yang dinamis dalam pemikiran Jawa menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk lain. Pernyataan yang menarik mengenai ini seperti apa yang dinamakan dengan politik Nasakom dari bekas Presiden Soekarno.[10]

Sewaktu Soekarno menyatakan dirinya nasionalis, beragama dan komonis sekaligus, para pengamat dari politik Jawa seringkali ia menafsirkan bahwa dia mengunakan bahasa manuver dan kompromi. Orang-orang sering mengangap rumusan Nasakom sebagai slogan yang tidak bertangung jawab atau secara intelektual tidak memiliki keutuhan atau sebagai alat halus yang digunakan untuk melemahkan prasangka prasangka terhadap komonis dalam kelompok agama dan nasionalisme yang besar pengaruhnya.
Ada yang manarik lagi dengan Soekarno, pristiwa-pristiwa yang terjadi di Indonesia  yang sering mengatakan bahwa sexsual soekarno yang disiarkan secara luas, kelihatan tidak merugikan diri secara politik, malah orang Jawa sering mengatakan bahwa memang sudah kodratnya jika para penguasa seperti itu, sebab pratanda-pratanda kejantanan penguasa adalah petunjuk-petunjuk politik  bahwa ia masih mempunyai kekuasaan. Akan tetapi sebaliknya penurunan menyolok dalam kegiatan sexsual dapat sebagai petunjuk turunnya atau surutnya kekuasan dalam hal-hal ini.[11]
Pratanda-pratanda sosial dan pemusatan kekuasaan adalah kesuburan, kemakmuran, stabilitas dan kemulian, sebagaimana dikatakan dalam wayang beber yang dalam gambaranya tentang kerajaan Kediri pada zaman klasik dulu.
 
  • Kekuasaan, Kesatuan dan Pusat
Barangkali lukisan yang paling tepat untuk mengambarkan tentang masyarakat politik Jawa yang teratur adalah lukisan kerucut cahaya yang dipancarkan kebawah dengan suatu reflector. Lukisan ini memberikan gambaran tentang nuansa pemikiran politik Jawa dari pada istilah-istilah yang lebih konvensional. Gerak pemikiran Jawa tradisional secara implisit menolak hal ini pemikiran yang ideal bukan hanya mengenai struktur negara saja tetapi juga mengenai hubungan antara pusat dan daerah dan mengenai kedaulatan teritorial. Sementara sifat cahaya yang tidak berbeda-beda itu menyatakan homogenitas kekuasaan maka warna cahaya yang putih merupakan persenyawaan �sinkretis� dari semua spktrum cahaya itu yang malambangkan kekuasaan yang mempersatukan dan memusatkan.
Konsep kekuasaan Jawa ada juga implikasi-implikasinya bagi konsepsi-konsepsi tentang kedaulatan, integritas teritorial dan hubungan-hubungan luar negeri, adanya ketentuan yang tidak berubah dari lakon wayang dan dalam tradisi histories, bahwa nama-nama kekaisaran atau kerajaan sama dengan nama ibu kotanya. Diantara yang paling terkenal adalah Majapahit, Singosari, Kediri dan Demak.
Ada tiga cara yang dilakukan dalam menghadapi ancaman yang datang dari pemusatan-pemusatan yang datang yang dekat, menghancurkan dan mengobrak -abrik, menyerap, atau kombinasi kedua hal itu. Menghancurkan musuh seperti apa yang telah dilakukan Sultan Agung dalam rangkain operasi penaklukan yang kejam terhadap kota-kota perdagangan di pesisir ada kerugian-kerugiannya.
Menghancurkan total mengakibatkan habisnya penduduk setempat, menimbulkan kekacauan dan krisis ekonomi dan kemudian akan menimbulkan pemberontakan gerilya, pmindahan penduduk merupakan cara untuk mencegah munculnya masalah tersebut. Yang lebih memuaskan adalah dengan cara menyerap, yang dalam prakteknya bisa berupa diplomasi dan tekanan atau cara-cara lain yang diangap beradab untuk menyebabkan diakuinya keunggulan dan kekuasaannya. Penyerapan tersebut diangap tunduknya kerajaan-kerajaan bertetangga secara sukarela kepada penguasa yang tertinggi.
 
  • Kekuasaan dan Etika
Sifat yang biasa ditekankan secara tradisional oleh priayi untuk membedakan mereka dari kebanyakan , ialah sifat kehalusan. Arti seperti ini sukar sekali dibahasakan secara tepat dalam bahasa inggris, walaupun bahasa terpuji telah dilakukan oleh Clifford Geerts[12] tapi yang jelas itu bisa diartikan dengan bahasa tidak tergoyahkan, tidak noda atau polos.
Kehalusan jiwa berarti penguasaan diri, dan kehalusan tampilan berarti tampan dan bercita rasa, kahalusan tingkah laku berarti tata krama atau perasaan peka, sebaliknya sifat yang bertentangan dengan itu yaitu kasar, berarti tidak dapat mengendalikan diri, tidak teratur dan tidak seimbang, tidak murni dan jelek.
Kekebalan yang halus merupakan sifat khas ksatria yang didambakan baik sebagai tokoh militer maupun sebagai negarawan, tapi ciri khas tersebut hanya dapat dicapai dengan disiplin dengan diri sendiri, seperti yang telah kita lihat, mrupakan kunci bagi akumulasi kekuasaan, ancaman yang paling berbahaya bagi kesatria itu bukanlah lawan akan tetapi pamrih.
 

BAB III
 PENUTUP
 
3.1 Kesimpulan

Kita telah mencoba menarik kesimpulan dari makalah ini tentang kekuasaan Jawa itu sendiri. Kekuasaan Jawa banyak kita temukan hal-hal yang bersifat mistik, atau kekuatan yang bersifat supranatural dan jelas bersifat abstrak berbeda memahami kekuasaan dari perspektif Barat kekuasaan lebih kongkrit menurut mereka, seperti dalam pemilu, jelas mendapat legitimasi yang kuat ketika menang dalam preferensi pemilu itu senidiri. Legitimasi kekuasaan Jawa lebih kepada  spiritual dan supranatural, spkulatif dan tidak ilmiah.
Sampai sekarang ini tergambar dengan sangat jelas yaitu kerajaan kraton kesultanan Yogyakarta yang masih kental sampai sekarang. Hangat berita di media akhir-akhir ini tentang kesultanan Yogyakarta adalah mengambarkan bagaimana kuatnya kekuasaan Jawa yang tidak bisa dimagnetkan oleh kekuatan politik moderen yang dibawa dari Barat malalui demokrasi.
Terbukti Gubernur Yogyakarta yang selama ini otomatis dipimpin oleh Sultan Hemengkubowono X, yang bertantangan dengan peta politik pada kondisi yang moderen yang SBY pernah mengeluarkan stetmen monarki kerajaan Jogyakarta yang akhirnya banyak mendapat kritikan dan perlawanan dari rakyat kraton Yogyakarta, ternyata tidak bisa dirubah atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia tentang tradisi kepemimpinan kesultanan sampai sekarang. Sultan tetap menjadi Gubernur dan tidak perlu dipilih melalui pilkada. Ini adalah sedikit gambaran begitu kuatnya tradisi kekuasaan Jawa sampai hari ini yang tidak bisa dibendungkekuatannya oleh system politik moderen seperti demokrasi, artinya system politik Kraton tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik untuk zaman yang berbeda.
Kharisma yang sangat rumit untuk dijelaskan yang berhubungan juga dengan konsepsi kekuasaan Jawa yang diperlukan analsis politik, Kharisma berhubungan dengan kepribadian yang amat banyak ragamnya dikalangan para pemimpin, sampai kesulitan yang terus berlanjut sampai mengklafikasikan kharisma dengan sumber kekuasaan yang bersifat konvensional, sifat charisma yang lebih cair, sampai sekarang charisma terletak kepada mata orang yang memandangnya, charisma bukan sifat yang benar berada pada diri seorang pemimpin melainkan lebih banyak kepada anggapan para pengikutnya yang banyak diikuti.
Pemimpin yang kharismatik mempunyai kekuasaan dalam arti yang banyak persamaannya dengan yang dipunyai oleh para penguasa tradisional Jawa, yang diangap sebagai pusat pancaran kekuasaan, dan orang yang percaya akan menempelkan kekuasaanya, dari pada tunduk sebagaimana halnya yang dilakukan kepada penguasa rasional legal, kekuasaan lebih nampak dari pada apa yang telah dipertunjukkan, kelemahan seorang pemimpin yang kharismatik  mengenai pusat yang telah dilemahkan seperti yang dipikirkan oleh orang Jawa. Seandainya ia masih mempunyai kekuasaan, tentu ia tidak akan kehilangan, seandainya ia mempunyai jawaban terhdap kekacauan tentulah persoalan ini tidak akan pernah timbul. (kita juga dapat mencatat bahwa para pemimpin kharismatik modern, sama seperti tokoh kekuasaan dalam legenda dan sejarah Jawa, sering diasosasikan dengan bertapa, dinamis sinkretis dan pemanggilan magis).
 Penguasa atau sultan  di Jawa harus mampu mengkaloborasikan tiga hal, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan, ini adalah nilai-nilai yang luar biasa yang harus dimiliki oleh orang yang sedang berkuasa di Jawa, inilah kemudian kenapa banyak raja-raja di Jawa dahulunya banyak istrinya, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaanya, semakin banyak istrinya semakin bertambah kekuasaanya. Ketika ketiga ini digabungkan maka tidak akan ada konflik, dan akan berujung kepada kesejahteraan yang dapat diwujudkan oleh raja.
Konsep kosmologis adalah konsep yang menekankan pada konsep raja atau seorang penguasa tidak mau ditundukkan oleh kekuasaan atau raja-raja ditetanganya, akan tetapi bagaimana ia kemudian harus menundukkan kerajaan lain, dengan cara menyerang, perkawinan dan menyerap, ini adalah cara untuk menaklukkan kerajaan lain.
 Namun yang jelas, konsepsi kekuasaan Jawa memang unik, dan sulit untuk diungkapkan secara mendalam karena kekurangan referensi, yang jelas raja-raja Jawa dulu mengunakan kekuasaanya lebih kepada kekuatan yang bersifat abstrak.



Sumber Copas : http://pangisyarwi.com
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Kekuatan Politik Jawa

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: