Papua Membangun Wilayah Bebas Korupsi

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua beserta pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayahb Provinsi Papua siap mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Kesiapan itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas Plt.  Gubernur Provinsi Papua H. Syamsul Arief Rivai, para bupati dan wali kota, serta pimpinan SKPD se-Provinsi Papua,  disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB), Azwar Abubakar, di Gedung Negara Dok V Jayapura, baru-baru ini.

Menteri PAN - RB Azwar Abubakar menyambut baik penandatanganan pakta integritas ini, sebagai komitmen dari jajaran pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan penggunaan APBN.
Lebih lanjut Menteri menjelaskan, ada beberapa tahapan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Penandatanganan dokumen pakta integritas ini merupakan langkah pertama, yang diikuti dengan tahapan pelaksanaan program pencegahan korupsi. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi birokrasi, yang akhirnya pemerintah daerah atau SKPD tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tahapan berikut yang harus dilalui oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah  monitoring dan penilaian dari KPK. "Jika tahapan ini sudah dilalui, maka Menpan akan menetapkan menjadi WBK,� ujarnya.
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Menteri menyarankan agar bisa bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang merupakan auditor internal pemerintah. Dengan demikian bisa dihindari kesalahan-kesalahan administratif yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Pasalnya, masih sejauh ini masih banyak ditemui aparat pemda yang belum memahami seluk beluk standar akuntansi pemerintah, yang juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan BPK.
Dalam penandatangan tersebut, hampir semua kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Papua hadir, termasuk juga para pimpinan SKPD se-Provinsi Papua.
"Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung program zona integritas menuju WBK. Kita siap mengeelola pemerintahan, keuangan agar terhindar dari korupsi," kata Syamsul Arief Rivai.

Rivai menjelaskan, penandatangan pakta integritas ini merupakan bagian awal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Papua, dan setelah penandatanganan ini, maka bupati dan wali kota serta kepala SKPD se-Papua wajib melaksanakan komitmen ini dalam tugasnya sehari-hari. 
(swd/HUMAS MENPAN-RB).

Sumber : www.menpan.go.id
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Papua Membangun Wilayah Bebas Korupsi

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: