13 Alasan Tolak Pertemuan WTO di Bali

13 Alasan Tolak Pertemuan WTO di Bali
1) World Trade Organization (WTO) merupakan otak/mbahnya neoliberalisme, yang hendak melakukan liberalisasi perdagangan dengan menghapus segala bentuk perlindungan ekonomi domestik suatu negara, deregulasi keuangan dengan menemptkan sektor keuangan sebagai jasa dan uang sebagai komoditi perdagangan semata, dan privatisasi sektor publik dengan mendorong pembukaan investasi swasta pada sektor publik.

2) WTO Bali Desember 2013 akan membawa agenda yang disebut paket Bali yang terdiri dari  pembatasan subsidi pertanian,  trade fasilitation/fasilitas perdagangan seperti penghapusan tarif/bea masuk, yang akan semakin membangkrutkan petani dan industri nasional.

3) WTO membawa agenda development yang isinya tidak lain adalah proyek utang dari lembaga keuangan global seperti Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB) dan berbagai bank investasi internasional, gerombolan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang dan tunduk pada agenda asing.

(4) WTO merupakan induk dari berbgai perjanjian Free Trade  Agreement (FTA) yang merupakan bentuk perjanjian internasional mengikat (legally binding). WTO dan FTA adalah sumber dari kehancuran perekonomian Indonesia. WTO dan FTA adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan membawa Indonesia ke arbitrase internasional.

(5) WTO akan semakin menjerumuskan Indonesia dalam ketergantungan impor. Pembukaan impor/penghapusan tarif dan penghilangan segala bentuk perlindungan ekonomi domestik menyebabkan Indonesia tergantung pada  impor pangan, impor bahan baku industri yang ahirnya menimbulkan defisit perdagangan yang besar.

(6) WTO akan semakin meningkatkan defisit neraca pembayaran. Agenda pembangunan dan pembukaan impor yang diusung WTO memicu peningkatan utang luar negeri. Selanjutnya utang luar negeri digunakan untuk membiayai impor pangan dan produk industri. Akibatnya akumulasi utang luar negeri jatuh tempo menyebabkan defisit neraca pembayaran yang besar akibat aliran modal keluar untuk membiayai impor, cicilan utang dan utang jatuh tempo.

(7) WTO menyebabkan semakin menyusutnya APBN. Kebijakan perdagangan bebas WTO melalui penghilangan bea keluar, penghapusan bea masuk, akan semakin menekan pendapatan negara. Akibatnya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara kian membengkak yang menyebab negara kembali menyandarkan pembiyaan dari utang luar negeri.

(8) Defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit dalam neraca pembyaran telah meyebabkan semakin terperosoknya nilai tukar rupiah terhadap USD dan mata uang lainnya yang akan semakin meningkatkan/melipatgandakan utang luar negeri, harga-harga pangan impor, yang menghancurkan negara dan rakyat.

(9) WTO akan semakin memicu hancurnya pertanian dan industri nasional. APEC mendorong penghapusan subsidi pertanian dan subsidi domestik lainnya seperti subsidi  dan menuntut ditegakkannya paten/haki dalam pertnian dan industri. Kesemuanya pada ahirnya akan mempermudah bisnis perusahaan multinasional dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia.

(10) WTO pada dasarnya menjalankan politik belah bambu, negara berkembang diinjak, sementara kepentingan negara maju dijujung. Dalam kasus gugatan tentang larangan impor tembako dan produk tembako ke Amerika Serikat (AS), meskipun badan penyelesian sengketa (DSB) WTO memenangkan Indonesia, namun negara AS tidak pernah mau menjalankannya dan WTO tidak menjatuhkan sangsi kepada AS.

(11) WTO akan menjadi alat bagi rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meningkatkan popularitas dan keuntungan pribadi dengan mengobral pasar, kekayaan alam dan kekaayaan ekonomi negara kepada asing. Obral murah kekayaan alam, pasar Indonesia kepada asing jelas akan menguntungkan diri pribadi rezim SBY dan keluarganya atau pejabat di sekitarnya yang mendapatkan komisi dari asing hasil  menjual bangsa dan negara.

(12) Pelaksanaan WTO di Bali dan pertemuan APEC di Bali dilakukan tanpa persetujuan DPR, terutama dalam penggunaan anggaran negara dan pengerahan aparat keamanan negara. Dengan demikian ini merupakan bentuk korupsi pemerintahan SBY. Padahal agenda WTO telah secara jelas merugikan rakyat.

(13). WTO melanggar Pancasila, UUD 1945 dan Demokrasi. WTO dilalakukan secara exlusive, tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan lembaga perwakilan rakyat, namun dilakukan oleh segelintir elite eksekutif. Padahal semua keputusan yang diambil menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan rakyat serta keselamtan kemanusiaan.

oleh : Peneliti dan pengamat ekonomi The Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : 13 Alasan Tolak Pertemuan WTO di Bali

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: