PEMERINTAH INDONESIA MEMINTA MAAF KEPADA RAKYAT PAPUA

AHRC MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH INDONESIA MEMINTA MAAF KEPADA RAKYAT PAPUA

Demi mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan Negara Indonesia terhadap rakyat di Pegunungan Tengah Papua Barat dalam kurun waktu 1977-1978, Asian Human Rihgts Commission (AHRC) telah merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar meminta maaf kepada rakyat Papua.
Dalam laporan resminya yang dilangsir www://humanrights.asia pada 24 Oktober lalu itu, AHRC memberikan tujuh rekomendasi. Pertama, pemerintah Indonesia harus mengakui dan meminta maaf di hadapan publik atas pelanggaran HAM yang terjadi. Kedua, Komnas HAM Indonesia harus mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai pelanggaran HAM di Papua yang meliputi rangkaian kekerasan di Pegunungan Tengah selama 1977�1978.
Ketiga, pemerintah harus mencabut semua pembatasan yang tidak beralasan dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi di Papua dan wilayah lain di Indonesia guna mendorong diskusi terbuka mengenai sejarah kekerasan di Papua dan memastikan bahwa para saksi beserta aktivis HAM dan perdamaian yang berupaya mengungkapkan kebenaran tidak diintimidasi, diancam, dipenjarakan, atau dibunuh.
Keempat, membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili aparat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Supaya hal ini dapat terwujud, Komnas HAM harus menginisiasi penyelidikan yang menyeluruh, independen dan efektif terhadap kasus tersebut dan meneruskan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti laporan Komnas HAM tersebut dengan melakukan penyidikan dan menuntut pihak yang bertanggung jawab.
Kelima, DPR RI dan Presiden harus memberikan dukungan politik mereka dengan menerbitkan suatu keputusan mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc guna mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dan juga dengan mendesak Komnas HAM serta Kejaksaan Agung untuk melaksanakan kewajiban hukum mereka terkait proses hukum kasus ini.
Keenam, suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat lokal harus dibentuk guna memenuhi hak korban dan publik atas kebenaran. Untuk itu, pemerintah lokal di Papua harus memainkan peran aktif dalam mendorong Presiden untuk menerbitkan suatu keputusan mengenai pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua. Komisi ini haruslah independen dari KKR nasional dan harus dipandang sebagai pelengkap terhadap upaya hukum, sesuai dengan standard hokum internasional. Komisi ini haruslah, ...................................Baca selengkapnyadi TABLOIDJUBI

Source : jubionline

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : PEMERINTAH INDONESIA MEMINTA MAAF KEPADA RAKYAT PAPUA

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: