HARI HAM SE-DUNIA MAHASISWA PAPUA DEMO DI MAPOLDA JATENG

FRONT NASIONAL MAHASISWA PAPUA( FNMP )SEMARANG
DAN
SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI PAPUA ( SMPP ) SALATIGA 


Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi , Hak untuk hidup,Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak keadilan, Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi), Hak rasa aman, Hak kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan,Hak wanita dan anak Tetapi kenyataan yang terjadi di Papua Perlu kita diketahui bersama bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Papua sangatlah fatal, berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Aparat TNI/PORLI terhadap saudara-saudara kita yang di PAPUA makin hari- kehari makin meningkat korban jiwa yang di lakukan oleh Mereka. Oleh sebab itu kita sebagai Intelektual Bangsa Papua kita harus sadar dan menyuarakan HAK-HAK kita,yang di tindas oleh TNI/POLRI Melihat dari pelanggaran HAM yang terjadi terus menerus terjadi di Bumi Cenderawasih. Untuk itu kita menyuarakan apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat Papua bertepatan dengan HARI HAM SEDUNIA jatuh tempo pada tanggal 10 Desember

Point Inti dalam aksi adalah : Front Nasional Mahasiswa Papua Semarang dan Solidaritas Mahasiswa Peduli Papua Sala Tiga . menuntut kepada TNI/POLRI dan Pemerintah RI a.n ::

1. Stop tindakan Kekerasan terhadap Masyarakat Papua hanya karena merampas Kekayaan Alam Papua
2. Kami Mengutuk pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua
3. Kami Menuntut segera mengadili actor pelanggaran HAM di Papua
4. Kami menuntut segera bebaskan TAPOL/NAPOL Papua yang dipenjara
5. Kami menuntut segera bebaskan pemantau HAM / Wartawan Internasional ditanah Papua
6. Segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua
7. Negara bertanggungjawab atas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Papua


Dalam orasi tersebut ada beberapa penyampaian perwakilan aspirasi suara mahasiswa:

sala seorang Aktivis Piet Yobee Menyatakan:   Mencermati kondisi hak asasi manusia di Papua, sejak tahun 1960 � an sampai saat ini, belum ada Penegakan hukum dan HAM, baik di Dunia Internasional, Nasional dan di Tanah Papua. Di mana Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat melekat pada manusia dan budaya masyarakat manusia itu sendiri. Hal ini semuanya menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar baik di bidang sipil, politik , ekonomi, sosial dan budaya. ini bukan bagian dari hak � hak nasional right yang harus di batasi oleh Negara, baik lembaga vertical dan horizontal yang dilakukan secara lansung dan tidak lansung di Indonsia. Pemerintah Indonesia belum memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum bagi perlindungan, penghormatan dan pemajuan itu sendiri. Pengrafivikasi instrumen-instrumen HAM Internasional yang diwajibkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB / United Nations ) masih menjadi alat politik belaka yang setiap saat hanya memenuhi dan menutup rasa malu bahwa Pemerintah Indonesia adalah bagian dari tata politik rekonstruksi global, masyarakat internasional dan kepentingan politik internasional lainnya.

1. dan juga Menurut  aktivis/mahasiswa papua Harun Magal Menyatakan:  Alam dan Manusia Papua sendiri masih menjadi bagian dari proses rekontruksi politik yang panjang dengan melibatkan PBB, bangsa-bangsa, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Amerika dan Indonesia dimasa lalu yang perlu diselesaikan karena sudah terjadi pelanggaran HAM yang kompleks dan kritis, bahkan berulang-ulang. Dimana dalam hal ini perlu Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua harus diagendakan dan bahas secara khusus dalam komisi HAM di PBB, bukan menjadi alasan politik nasional rights semata dari Pemerintah Indonesia. Pada dasarnya Indonesia sendiri adalah wali pembangunan 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan Perjanjian Roma, 30 September 1962 yang berakhir pada 1 Mei 1988. Status Papua terus diperpanjang sampai dengan sekarang, termasuk Otsus 25 (dua puluh lima) tahun.
Akomolasi dan implikasi pembangunan yang berdampak pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini terjadi Tanah Papua, dimana telah menelan banyak korban pelanggaran HAM, baik secara lansung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Negara Indonnesia dengan melibatkan PT. Freeport, Perusahaan-Perusahaan Asing lainnya, Nasional dan Lokal terhadap Alam dan Manusia Papua dimasa lalu, sekarang yang terus berkembang dalam kompleks yang sangat tinggi dan kritis. Hak-hak rakyat papua yang dirapas adalah tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya sumberdaya pendukung lingkungan hidup, terutama di Areal PT. Freeport masih sampai dengan sekarang.

3. dan Menurut Koordinator FNPM Otis tipagau Menyatakan dalam orasinya:  Kasus pelanggaran HAM Abepura Berdarah, 7 Desember 2000, Akan Menjadi Studi Kasus Bagi Semua Kasus-Kasus Pelanggaran HAM lainnnya di Papua� dalam hukum di Indonesia, yaitu Biak Berdarah 1999; Wasior 13 Juni 2001; Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Pembunuhan Theys Eluay dan penghilangan Nyawa Aristoteles Masoka, 10 November 2001, Penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008 yang hingga kini Polda Papua belum mengungkap siapa pelakunya; pembunuhan terhadap Melkianus Agapa di Nabire oleh Polisi pada 2009; penembakan beberapa warga Papua pendulang emas di pembuangan tailing di PT Freeport 2006;

Yang baru sekarang adalah stigmanisasi Separatis dan Makar yang diberikan oleh pihak aparat Keamanan kepada Rakyat Papua, seperti penagkapan sewenang-wenang, pengejaran dan penghasutan untuk membatasi gerakan HAM dan Demokrasi di Tanah Papua. Ini dapat terlihat dalam beberapa kasus terakhir ini, seperti Filip Karma, Yusak Pakage, Selfius Bobi dan Kawan-kawan, Buktar Tabuni, Seby Sambon dan Kawan, Musa, Diaz, Yance MTE. Dimana juga kedatangan TNI dan Polisi ke Papua yang terus meningkat, baik pasukan organik maupun non-organik dengan diberengi oleh penambahan kodam-kodam baru di Papua dengan alasan pengamanan. Yang paling parah lagi semua berjalan dalam Otsus yang tidak jelas yang berbagai pemekaran wilayah, 3 (tiga) kodam di Papua dan kepulangan pengungsii dari PNG. Kepulangan pengungsi dari PNG tidak melalui prosedur Hukum Internasional, terutama pengunsi Tahun 1984 yang diserahkan oleh PBB melalui UNHCR di Isawen kepada Pemerintah PNG pada tahun 1992 yang nasibnya tidak jelas sampai sekarang.
Pengamanan ini juga berdimensi kepada pengurasan SDA, baik logam dan non logam dari Alam Papua sehingga ketika rakyat yang memiliki hak ulayatnya akan berbenturan dengan aparat keamanan yang menyebabkan pelanggaran HAM, baik ringan dan berat. Dimana bentuk-bentuknya adalah Perampasan Tanah, Pencurian kayu (Ilegal Loging), Pencurian Ikan (Ilegal Fishing), Pencurian Tambang. Seperti yang sudah dilakukan oleh PT. Freeport, BP LNG Tangguh di Bintuni,dan lain-lain. Penambangan liar lainnya seperti di Degewo, Paniai yang dibiarkan(by omission) oleh Negara yang turut melibatkan kepentingan militer, polisi dan pejabat-pejabat tinggi di Pusat dan Daerah.

4. sambungan dari  Benny Gobay menyampaikan Dalam orasinya tersebut: Pemerintah tidak mampu memberdayakan orang asli Papua yang malah sistem ekonomi dikuasai oleh orang non-Papua yang mengakibatkan proses diskriminasi semakin meningkat pada tatanan kehidupan rakyat Papua apalagi 72,72% rakyat Papua hidup dibawa garis kemiskinan. Sungguh kejamnya Negara atas hak hidup rakyat Papua, seakan rakyat Papua tidak memiliki nilai kemanusiaan, seakan rakyat Papua bukan manusia yang hak hidupnya harus diperhatikan. Penyempitan ruang pangan lokal asli papua, sehingga masyarakat mengalami ketergantungan dengan beras raskin yang gizinya sangat rendah. Ini adalah kelalaian/ GAGALNYA  Pemerintah untuk membengun Sumb erdaya mannusia di Tanah Papua. hanya mimpi buruk membagunan tanah papua...

SYALOM 

MARI KITA MENGAKHIRI PENDERITAAN INI
LAWAN PEMBRUTALAN PEMBANTAIAN, PEMBUNUHAN, PENANGKAPAN, & SEGALA MACAM SISTEM NKRI. 

Sumber : Facebook

 

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : HARI HAM SE-DUNIA MAHASISWA PAPUA DEMO DI MAPOLDA JATENG

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: