Politisasi HAM, Siapa Ambil Untung?

Jakarta - Asian Human Rights Commission (AHRC) dan Human Rights and Peace for Papua (ICP) meluncurkan sebuah laporan berjudul �The Neglected Genocide" (Genosida yang diabaikan) mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, Indonesia, selama tahun 1977�1978. Laporan ini membahas pelanggaran-pelanggaran atas Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang dilakukan pemerintah Indonesia pada periode tersebut dan ditujukan pada

Laporan yang merupakan hasil penelitian selama tiga tahun oleh AHRC ini mengungkapkan kematian lebih dari 4,000 orang Papua, termasuk anak-anak, akibat operasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Di antara mereka yang terbunuh terdapat bayi dan anak-anak usia 10 tahun ke bawah dan juga orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun.

Metode pembunuhan yang umumnya digunakan oleh tentara Indonesia di antaranya pengeboman dari udara dan penembakan oleh pesawat OV-10 Bronco dari Amerika Salah satu rekomendasi yang diajukan di dalam laporan ini ialah pembentukan suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi lokal di Papua sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus tahun 2001.

Laporan ini juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mematuhi kewajiban HAM internasionalnya dengan mencabut pembatasan yang tidak masuk akal dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi guna mendorong terciptanya diskusi terbuka mengenai sejarah kekerasan di Papua.

Dandengan menjamin keselamatan setiap individu yang berbicara mengenai AHRC, suatu organisasi non-pemerintah tingkat regional yang memonitor hak asasi manusia(HAM) di Asia, mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM dan mengadvokasi keadilan serta reformasi institusional untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Organisasi yang bermarkas di Hong Kong ini didirikan pada Human Rights and Peace for Papua (ICP) adalah suatu koalisi organisasi berbasis kepercayaan dan masyarakat sipil internasional yang bekerja untuk mengatasi kondisi serius hak asasi manusia di Papua Barat dan mendukung solusi damai atas konflik yang terjadi di daerah tersebut.

Permasalahan pelanggaran HAM di Papua tampaknya akan menjadi isu utama dalam peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2013 ini, karena setidaknya sudah ada pemanasannya yaitu peringatan 13 tahun peristiwa Abepura tahun 2000. Peringatan itu yang disinyalir merupakan pra kondisi menjelang 10 Desember 2013

Sumber : Detiknews
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Politisasi HAM, Siapa Ambil Untung?

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: