Presiden RI segera Keluarkan Ampres RUU Pemerintahan Otsus

JAYAPURA- Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono tampaknya bakal segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khu�sus (Otsus) di Tanah Papua dalam waktu dekat ini. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengakui bahwa dalam waktu dekat ini, akan menerima Ampres RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua dari Presiden RI. Kita sedikit lagi kita mau terima Ampres UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua. Pada tanggal 26 Juni 2014 dari Presiden untuk diteruskan kepada DPR RI, kata gubernur di sela-sela Rakertas Bidang Ekonomi di Sasana Krida Kantor Gubernur, Selasa (24/6).

Gubernur mengatakan dengan UU Pemerintahan Otsus di Tanah ini memberikan keleluasan, kewenangan yang menjadi lebih besar untuk Pemprov Papua dan Papua Barat di Tanah Papua. Untuk itu, gubernur meminta kepada semua pihak untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi, kita siapkan secara baik, apa yang harus dikerjakan dari kewenangan itu. Apa yang harus kita perbuat untuk Papua dalam UU yang luar biasa itu. Jangan luar biasa dikasih tapi tidak terjadi apa-apa di Papua, ujarnya.
Gubernur mengharapkan semua pihak untuk mempersiapkan hal tersebut secara baik dan bertanggungjawab terhadap amanat Negara kepada Provinsi Papua. Kalau kita tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan Otsus secara baik, maka apa yang kita perjuangkan untuk rakyat Papua lebih baik, maka akan kita capai, ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe sempat memaparkan hasil pertemuan Presiden SBY dalam Rapat Terbatas dengan Kabinet beberapa waktu lalu. Gubernur mengatakan bahwa saat ini, draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi.
Meski, Kementerian Keuangan tidak memberikan tanggapan, tapi Presiden tetap mendorong, karena ruang negosiasi ada di DPR RI bukan di Kementerian Keuangan, kata Lukas Enembe Senin lalu (23/6). Gubernur mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu bahwa terakhir dilihat apakah draft RUU Pemerintahan Otsus itu, masih dari usulan Pemprov Papua bersama Papua Barat atau dibuat oleh pusat.
Gubernur menambahkan untuk perubahan dalam tata bahasa pada draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua tersebut, jika terjadi perubahan harus diketahui oleh Papua dan Papua Barat, seperti hubungan luar negeri, namun dirubah dengan kerja sama luar negeri, jadi satu katapun yang mereka rubah harus kita tahu.
Untuk itu, pihaknya berharap pada 26 Juni 2014ini, draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua sudah selesai dan diabwa ke DPR RI untuk dibahas. Sebelumnya, Gubernur menjelaskan arahan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono kepada kementerian dan lembaga baru-baru ini di Jakarta, bahwa ia telah menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Papua di Istana Bogor, dalam jumlah yang besar hampir mencapai 500 orang.
Padahal, dalam arahan itu, Presiden SBY mengatakan jika pada jaman Presiden BJ Habibie, menyampaikan keinginan Papua waktu itu hanya 100 orang, tapi diakhir masa kepemimpinan SBY-Boediono menerima tokoh Papua dan Papua Barat dan pihaknya menyampaikan penyempurnaan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.
Saya telah mendengar dan melakukan komunikasi dan konsultasi antara Papua dan Papua Barat, saya berharap perubahaan UU Otsus ini menjawab persoalan di Papua dan Papua Barat, baik rasa adil, kesejahteraan, pembangunan yang efektif, dalam penyempurnaan ini memastikan jiwa dan kerangka bernegara, kata Presiden kepada kementerian dan lembaga.
Selain itu Presiden SBY juga mengatakan akan ke negara-negara Pasifik bicara soal Papua. Saya yakinkan kepada Sekjen PBB, Presiden Obama, PM Ingris, PM Australia, PM New Zeland, dan negara-negara Pasifik, Papua telah diakui PBB, pembangunan terus berjalan, kita hormati HAM, jika ada kesalahan di lapangan kita proses hukum, terus datang ke Indonesia, kita selesaikan masalah dalam negeri sehingga tidak ada dalam elemen amunisi elemen-elemen Papua di luar negeri. Ya karena orang Papua berdasi di luar gencar perjuangan Papua Merdeka,� ujarnya.
Untuk itu, imbuh Gubernur, Presiden juga meminta agar mencarikan langkah dan solusi yang baik dan jangan sampai menunggu pertanyaan dari rakyat Papua. 
Mengapa Aceh bisa, tapi Papua tidak bisa? 
Mengapa? 
Apa yang perlu kita mengundang untuk mediator dialog Jakarta-Papua. 
Mereka datang dari Papua dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan, jadi. Otsus plus momentum untuk menyelesaikan masalah Papua, katanya. (bat)

Sumber  : Radarsorong
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Presiden RI segera Keluarkan Ampres RUU Pemerintahan Otsus