Presiden Papua; Tetap Perjuangkan Kemerdekaan

Bebas, Forkorus Cs Tetap Perjuangkan Kemerdekaan

Forkorus Yaboisembut saat keluar dari Lapas Abepura dengan disambut para simpatisannya, Senin (21/7) kemarin. Setelah bebas, Forkorus tetap akan memperjuangkan kemerdekaan bagi Negara Federal Republik Papua Barat.
JAYAPURA � Setelah menunggu 2 tahun 10 bulan lamanya, lima terpidana kasus makar, Forkorus Yaboisembut, Edison G Waromi, Sepius Bobii, Dominikus Surabut dan Augustinus M Sananai Kraar, Senin (21/7) pagi kemarin sekitar pukul 09.00 WIT akhirnya bisa menghirup udara bebas. Kelimanya bebas setelah menjalani remisi tahanan 2 bulan.

Dalam proses pembebasan dan penyambutannya,
Forkorus yang disebut sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat serta Selpius Bobii, Dominikus Surabut dan Augustinus M Sananai Kraar masing-masing sebagai Staf Kepresidenan Negara Federal Republik Papua Barat dikawal secara ketat oleh aparat keamanan dan Satgas Penjaga Tanah Papua (Petapa).

Para Satgas Petapa yang bergabung dengan kelompok masyarakat lain ini terlihat begitu mempersiapkan penyambutan sehingga suasana di Lapas Abepura, Senin (21/7) kemarin terlihat lebih heroik.

Sebelum menempuh perjalanan ke kediamannya di Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, Forkorus menyempatkan diri memberikan keterangan pers kepada media. Dalam keterangannya secara tegas ia menyampaikan bahwa perjuangan untuk memerdekakan Papua akan terus hidup, namun upaya tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bermartabat, melalui cara diplomasi dan demokrasi.

Dari deklarasi pemulihan kemerdekaan Bangsa Papua pada Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakeus, Padangbulan pada 17-19 Oktober 2011 lalu, Forkorus dan Edison serta tiga staf lainnya menganggap bahwa kongres tersebut kini dijadikan sebagai dasar hukum terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat.

Ia juga menganggap bahwa undang-undang makar tidak berlaku lagi terhadap mereka pada Bangsa Papua di Negeri Papua Barat setelah deklarasi pemulihan kemerdekaan 19 Oktober 2011, lalu karena dianggap telah memenuhi syarat hukum publik Internasional secara unilateral atau hukum kebiasaan internasional.
Dirinya sebagai Presiden mengemukakan bahwa sejak 19 Oktober telah berlaku secara legal deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua di Negeri Papua Barat sesuai hukum kebiasaan Internasional sehingga bukan waktunya lagi mengambil tindakan yang saling menyakiti tetapi bagaimana membangun persahabatan sebagai dua negara yang bermartabat. Dan untuk menyelesaikan perselisihan hukum antar negara Indonesia dengan Negara Federal Republik Papua Barat ini nantinya pihaknya akan menempuh cara damai dengan menetapkan tiga agenda.

�Pertama melakukan lobi politik dengan kalimat �Tak kenal maka tak sayang� dimana untuk memperkenalkan Negara Federal Republik Papua Barat ini kami akan meminta dukungan substansial yang menggembirakan,� katanya.

Kedua, melakukan negosiasi langsung dengan Indonesia untuk berunding, membahas proses pengakuan dan penyerahan kedaulatan secara damai, aman, adil dan bermartabat.

Ketiga, melakukan gugatan hukum aneksasi bangsa Papua dan wilayah Papua Barat oleh pemerintah Indonesia sejak Trikora tahun 1961 yang secara faktual dengan adanya invasi militer Indonesia pada Januari 1962, sebab aneksasi suatu wilayah bangsa lain dengan alasan apapun baik yang sudah memiliki pemerintahan maupun yang tidak ada pemerintahan sendiri adalah melanggar hukum bangsa-bangsa.

Momen ini juga dianggap sebagai satu momen untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak bersalah terhadap negara Republik Indonesia dan pihak manapun dan menganggap Indonesia telah melakukan kekeliruan bahkan salah dalam menangkap, menganiaya dan menahan mereka.

Dalam pembebasannya ini Forkorus juga menyatakan penyesalan kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tidak menjawab suratnya.
Dikatakannya, surat tersebut telah dikirim pada Agustus 2012 dan kedua menjelang perayaan 1 tahun deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada 19 Oktober 2012 dan 19 Oktober 2013 untuk dilakukan negosiasi.

Menurut pria yang dulunya bekerja sebagai guru dan pengawas sekolah ini surat tersebut sempat dibahas dalam rapat koordinasi yang ditangani oleh Desk Penyelesaian Masalah Papua di bawah kendali Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan tiga poin yang disampaikan. Pertama anggota rapat sepakat bahwa Pepera sudah final dan mengikat serta sesuai dengan resolusi majelis umum PBB nomor 2504 tertanggal 19 November 1969 serta adat atau budaya masyarakat Papua bahwa penentuan suara masih berlaku sistem noken. Kedua rapat sepakat untuk kementerian tidak menjawab surat Forkorus Yaboisembut dan ketiga Kemenlu, Badan Intelejen, BAIS dan TNI perlu memonitor sejauhmana surat tersebut telah dikirim ke negara-negara dan melakukan counter opini.

�Pertanyaannya mengapa dilakukan monitor dan counter opini bila permasalah status politik dan hukum Papua Barat sudah sah. Ini menunjukkan bahwa permasalahan Papua Barat belum final sehingga harus dimonitor dan dilakukan counter opini,� katanya.

�Surat yang saya kirimkan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Papua dan saya ingin membangun sesuai piagam PBB dan tidak ada lagi permusuhan dengan Indonesia. Otsus sudah ditolak dan tak perlu dibicarakan lagi, tinggal bagaimana membicarakan dengan negara lain,� sambungnya. Ia juga mengajak para pejuang lainnya untuk merapatkan barisan dan meninggalkan pola lama yakni dengan cara kekerasan dan kriminal. �Jangan buang waktu tenaga dan biaya sebab kerja yang dilakukan dengan angkat senjata tidak sesuai dengan prosedur Internasional. Selama ini 40 tahun kita kerja tanpa prosedur. Dulu zaman Belanda ini bisa disebut ekstrimis dan kini menjadi separtis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan kini muncul sebutan baru yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

�Saya mau katakan bahwa kita tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan perang, bunuh orang sembarangan. Ingat jangan tembak dan bunuh orang sembarang,sebab itu menumbuhkan kesan kita tak bermoral dan kita akan melakukan dengan cara damai, diplomasi dan demokrasi, bukan kumpulkan rakyat lalu angkat senjata,� bebernya.

Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Mr Moana Carcases Kalosil yang merupakan mantan Perdana Menteri Vanuatu yang telah memberi bantuan dalam ikut menyelesaikan masalah Negara Federal Papua Barat Papua dengan Indonesia. Dirinya juga meminta negara-negara MSG yaitu Fiji, PNG dan Salomon Island bisa bersama-sama Mr Moana Carcases Kalosil untuk mengambil tindakan konkret membantu menyelesaikan permasalahan status politik dan hukum Papua Barat sesuai dengan Piagam PBB.

Forkorus juga meminta pemerintah Indonesia tidak melakukan counter opini seperti yang dilakukan di negara Fiji yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Keamanan, Djoko Suyanto untuk membatalkan negara federal republik Papua Barat secara halus dalam kunjungan Foreign Ministers Mission (FMM) ke Papua Barat di forum sub region MSG.

�Kepada negara MSG saya sampaikan untuk tidak mengorbankan negara federal rebupblik Papua Barat atau bangsa Melanesia yang kesekian kali. Harapan kami bisa diterima sebagai bagian dari MSG karena telah mencapai status sebagai subjek hukum Internasional melalui deklarasi yang bersifat unilateral pada 19 Oktober 2011,� katanya.

Negara Federal Republik Papua Barat juga tidak berencana melakukan gugatan hukum terhadap New York Agreement (NYA) dan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) karena bukan keinginan bangsa Papua serta merasa tidak terlibat dalam perencanaan penyusunan dan penandatanganan NYA 15 Agustus 1962 dan dengan adanya deklarasi 19 Oktober 2011 maka dengan sendirinya NYA gugur dan hasil Pepera 1969 tidak berlaku. Negara Federal Republik Papua Barat hanya fokus kepada gugatan hukum aneksasi wilayah negeri Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak 1962 hingga kini.

Edison Waromi juga sepakat dengan apa yang disampaikan Forkorus. Menurutnya upaya yang harus dilakukan untuk bisa memerdekakan Papua adalah dengan cara yang lebih bermartabat melalui diplomasi dan cara demokrasi.
Ia juga meminta kepada Presiden Indonesia terpilih apakah Prabowo atau Joko Widodo bisa membuka diri terhadap persoalan Bangsa Papua setelah SBY dianggap gagal dan tidak merespon.

Di tempat terpisah, Kalapas Abepura, Endang mengaku bahwa Forkorus dan empat anggota lainnya selama ditahan memiliki sikap yang baik, tidak pernah melakukan provokasi dan selalu mengikuti aturan.
�Kami sendiri tetap menjalankan aturan seperti biasa, bila itu menjadi hak mereka tetap kami berikan, contohnya saja ketika istri Pak Forkorus meninggal beberapa bulan lalu maka kami mengizinkan beliau untuk keluar dan setelah itu beliau kembali, jadi sama-sama taat pada aturan,� cerita Endang.

Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare menyampaikan bahwa ada 100 personel yang disiagakan dalam pembebasan Forkorus. Namun ketika disinggung soal statemen Forkorus yang berisi tentang kedaulatan Negara Federal Papua , Alfred mengaku tak sempat mendengar. Yang itu saya tidak sempat dengar,� ujarnya singkat. Setelah keluar, rencananya hari ini (Selasa,22/7) akan dilakukan acara di kediaman Forkorus. Pantauan Cenderawasih proses pembebasan Forkorus dkk ini disambut sukacita oleh pengawal dan simpatisan. Banyak yang membawa poster dan gambar-gambar para tokoh ini dan tidak terlihat pengibaran Bintang Fajar, masyarakat yang hadir juga meninggalkan lokasi Lapas dengan tertib.

Sementara itu, bebasnya Forkorus Yoboisembut cs juga menjadi perhatian khusus bagi aparat kepolisian di wilayah Polres Jayapura. Setidaknya ada 250 aparat kepolisian mengawal kepulangannya ke Kampung Sabron, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, Senin (21/7).

Wakapolres Jayapura Kompol Gustav Urbinas menuturkan, bebasnya Fokorus dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Abepura, Jayapura, tentu pihaknya melakukan pengamanan terhadapnya, sebab tempat tinggalnya berada di Kampung Sabron, Distrik Sentani Timur.

�Tempat tinggalnyakan ada di wilayah kami. Pastinya kami melakukan pengamanan. Mulai batas kota dan sampai rumahnya, kami melakukan pengawalan. Itu kami lakukan guna mengantisipasi tidak terjadinya aksi-aksi atau hal-hal yang merugikan masyarakat pada umumnya, khususnya di wilayah Sentani dan sekitarnya,� katanya kepada wartawan.

Menurut Urbinas, dalam pengamanan di wilayah hukumnya, Polres Jayapura mengerahkan pasukannya, termasuk anggota Polsek Sentani Timur, Sentani Kota dan Sentani Barat di tambah 1 SST Brimob Polda Papua, 1 Regu anggota Anti Anarkis yang jumlahnya mencapai 250 orang. �Kita hanya memantau sepanjang perjalanan dan sampai ke rumahnya agar berjalan lancar dan tidak ada gangguan dari masyarakat. Yang mana hasilnya pun berjalan lancar. Hanya kegiatan biasa, yang bersangkutan ditunggu masyarakat pertigaan Kertosari dan kemudian iring-iringan sampai ke rumahnya di Sabron,� katanya.

Urbinas menambahkan, langkah ini pun dilakukan oleh aparat kepolisian guna menjamin wilayahnya aman dengan sepulangnya Forkorus. �Jadi kosentrasi massa hanya ada di rumahnya. Ya, kegiatannya seperti biasa, hanya menyambut sisi adat, kampug dan keluarga. Dan kegitan itu kami amankan sampai selesai,� pungkasnya. Sementara itu, bebasnya para tahanan politik (Tapol) Papua dari Lapas Abepura, mendapat respon langsug dari Lembaga Amnesty International yang berkedudukan di Inggris.

Lembaga Amnesty International menyambut baik bebasnya tahanan nurani (prisoners of conscience) Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Selpius Bobii yang mana semuanya dihukum hingga tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada Maret 2012 karena aktivitas politik damai mereka.

�Lembaga kami percaya mereka seharusnya tidak divonis sejak awal,� ujar Josef Roy Benedict, Campaigner - Indonesia & Timor-Leste dari secretariat Amnesty International dalam press release yang dikirim ke redaksi Cenderawasih Pos, tadi malam.
 Dikatakannya, lembaganya terus prihatin akan kegagalan pihak berwenang yang terus-menerus untuk membuat pembedaan antara aktivis-aktivis politik damai dengan kelompok-kelompok kekerasan dan puluhan tahanan nurani terus dipenjara di Papua. Amnesty International menyerukan pembebasan mereka secara segera dan tanpa syarat.

Amnesty International juga prihatin akan minimnya akuntabilitas seputar pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan pada hari terakhir Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 yang menyebabkan kematian tiga orang dan luka-luka pada paling sedikit 90 orang. Sementara 17 personel polisi kemudian menerima sanksi administratif karena melanggar prosedur disiplin, proses disiplin internal tidak mencakup dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang muncul.

�Lembaga kami mendesak kepada Kapolda Papua yang baru untuk memastikan bahwa polisi menghormati hak-hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin oleh Pasal 19 dan 21 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya. Lebih lanjut, Kapolda harus menjamin bahwa semua anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dimintai pertanggungjawaban,� jelasnya.

(ade/ro/fud)

www.cenderawasihpos.com
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Presiden Papua; Tetap Perjuangkan Kemerdekaan

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: