MIMBAR PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS HUKUM

jacob-rumbiak-foreign-affairs-minister-federated-republic-of-west-papua
Oleh: Jacob Rumbiak 

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Saudara/i sebangsa dan setanah air Papua Barat, berunding dengan penguasa NKRI tententunya rakyat Papua Barat membutuhkan organisasi setingkat negera yang dalam prinsip ketatanegaraan disebut dengan PEMERINTAH.

Selama 52 tahun rakyat Papua Barat berjuang namun tak kunjung mencapai tujuan kemerdekaan. Pihak penguasa Indonesia dan internasional selalu beralasan bahwa mereka harus berunding dengan siapa? Dengan organisasi yang mana?

Itulah sebabnya para arsitek pejuang Papua Barat yang melahirkan kongres Rakyat Papua III paham benar bahwa tuntutan rakyat Papua untuk memperoleh tujuan kemerdekaan berarti rakyat Papua Barat menghendaki terbentuknya Negara Papua yang berdaulat berarti pilihannya hanya satu yakni HARUS memenuhi ELEMEN/ UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA PAPUA. Bukan organisasi perjuangan besar atau kecil seperti yang diperdebatkan saat ini. Sekali lagi tidak dan tidak. Lalu apa teori terbentuknya negara?

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpact adalah: (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai unsur KONSTITUTIF atau PEMBENTUK. Disamping ketiga unsur pokok tersebut masih ada unsur tambahan yang disebut unsur DEKLARATIF yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Selain itu juga ada unsur negara ditinjau dari negara sebagai subyek dalam hukum internasional yaitu suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka negara harus memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu: (a) daerah tertentu, (b) penduduk yang tetap, (c) pemerintah, (d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan (e) pengakuan.

Akan bersambung unsur rakyat, unsur wilayah, unsur pemerintah, unsur hubungan luar negeri dan pengakuan.
A UNSUR .RAKYAT
Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam negara yang menjadi penghuni negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara karena rakyatlah pengendali dan pelaksanaan pembangunan negara yang menjadi cita-cita mereka.

Bangsa dan negara adalah sama-sama sebagai penghuni negara, namun terdapat perbedaan dimana bangsa merupakan penghuni negara dalam arti politis, sedangkan rakyat merupakan penghuni dalam arti sosiologis.

Rakyat suatu negara dapat dibedakan yakni:
Mereka yang berstatus Penduduk yaitu: orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam wilayah negara.
Mereka yang berstatus Bukan Penduduk yaitu: semua orang yang berada di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu.

Warga negara yaitu: mereka yang berdasarkan hukum menjadi suatu negara dan mengakui pemerintahan negaranya sebagai pemerintahnya.
Bukan warga negara yaitu : mereka yang tidak mempunyai ikatan hukum dengan negara dan mereka tidak mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahnya.

B. UNSUR WILAYAH
Wilayah adalah tempat menetap rakyat dan tempat dimana pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka negara memerlukan adanya wilayah.

Wilayah negara meliputi:
1.WILAYAH DARATAN
.Wilayah daratan yakni tempat dimana segala sesuatu nampak diatas permukaan bumi seperti sungai, rawa, gunung dsb. Untuk menentukan batas wilayah daratan pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara yang bertentangga. Batas wilayah daratan negara dapat berupa:
- Batas alam, seperti gunung, sungai, lautan dan dsb.
- Batas buatan, seperti pagar kawat, pagar tembok, tugu atau monument dsb.

2.WILAYAH LAUTAN
Wilayah lautan suatu negara disebut Teritorial Laut. Sedangkan laut yang berada diluar territorial laut disebut laut terbuka/bebas. Suatu negara belum tentu memiliki wilayah lautan, seperti negara yang terletak di tengah-tengah benua dan dikelilingi negara lain, contohnya Swiss di Benua Eropa dan Mongolia di benua Asia.

Laut memiliki 2 (dua) konsep pokok yang saling bertentangan yaitu:

1.Res Nulius: menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, karena itu laut dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah setiap negara.
2.Res Communis: menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat internasional, karena itu laut tidak dapat diambil dan dimiliki sebagai wilayah oleh setiap negara.

Kenyataan dalam praktek sejak dulu hingga sekarang menunjukkan bahwa laut dapat dimiliki dan dijadikan sebagai wilayah kedaulatan suatu negara, walaupun kepemilikannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk kebebasan pelayaran.

Untuk menentukan batas wilayah lautan tidak semudah menetapkan batas wilayah daratan sebab batas wilayah lautan lebih banyak permasalahan dan bermacam-macam peraturannya. Dalam hukum internasional belum terbentuk adanya keseragaman ketentuan mengenai lebar laut territorial setiap negara dan kebanyakan negara menentukan sendiri-sendiri batas laut teritorialnya, yakni ada yang sejauh 3 mill (Indonesia sebelum Deklarasi Juanda), 12 mill (seperti Saudi Arabia, RRC, Chile, dsb), 200 mil (seperti El Salvador), dan 600 mill (sperti negara Brazilia).

Pada dewasa ini masalah yang berhubungan dengan lautan diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang diadakan di Mentengo Bay Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 menentukan:

Batas Laut Internasional sejauh 12 mil laut.
1. Batas zone bersebelahan sejauh 24 mil laut.
2. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut.
3. Batas Landas Kontinen ditetapkan sejauh 200 mil atau lebih dalam wilayah ini negara pantai dapat mengadakan eksploitasi dan eksplorasi dengan mebagi keuntungan yang diperolehnya kepada masyarakat internasional.

3. WILAYAH UDARA
Meliputi ruang angkasa/udara yang berada diatas wilayah daratan dan laut territorial negara. Kekuasaan atas wilayah udara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919 tentang Navigasi Udara yang kemudian diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif diruang udara yang ada diatas wilayah negaranya dan jarak ketinggian kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kesanggupan pesawat udara mencapai ketinggian tertentu, yang selalu berubah, tergantung kepada kemajuan teknologi penerbangan negara bersangkutan.

4. Daerah Ekstrateritorial (daerah konvensional).
Wilayah ini merupakan wilayah atau tempat yang menurut kebiasaan hukum internasional diakui sebagai wilayah/daerah kekuasaan negara tertentu, meskipun sebenarnya wilayah atau tempat itu berada di wilayah negara lain, seperti, (a) Tempat perwakilan diplomat/kedutaan, (b) Kapal laut berbendera negara tertentu berlayar di laut terbuka


C. UNSUR PEMERINTAH
Pemerintah yang berdaulat menurut Utrecht, memiliki gabungan tiga kekuasaan kelengkapan negara yakni, legislative, eksekutif dan yudikatif.

Montesqiueau yang mempunyai nama panjang Charles-Louis de Secondat, baron de La Br�de et de Montesquieu yang lahir pada tanggal 18 January 1689 di Bordeaux Perancis membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga bagian yang terkenal dengan nama TRIAS POLITIKA. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislative, eksekutif dan yudikatif)) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Legislatif bertugas pembuat undang-undang, eksekutif bertugas pelaksana undang-udang, dan yudikatif bertugas pelaksana peradilan dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung dengan tertib, adil, aman dan damai.

Berdasarkan pengertian diatas, yang merupakan pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam arti luas yakni gabungan seluruh alat-alat perlengkapan negara. Dan pemerintah itu harus berdaulat. Pemerintah yang berdaulat artinya kedalam dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain.

D. UNSUR KEDAULATAN
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin yang berkebangsaan Perancis (1530 � 1593). Menurutnya keadulatan itu sebagai kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara.

Terdapat 5 sifat pokok kedaulatan dalam teori kedaulatan, dimana penulis memilih �Sifat Pokok Permanen� yakni,kedaulatan akan tetap ada selama negara itu masih ada, yang cocok diterapkan diera abad 20)

Teori kedaulatan rakyat dinilai cocok oleh masyarakat dunia diera abad ini, yakni, rakyatlah yang berdaulat dalam negara dan mewakilkan kekuasaannya kepada suatu badan yaitu Pemerintah. Apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak menggati pemerintah tersebut dengan pemerintah yang baru. Penganjur teori ini adalah: Jean Jacques Rousseau berkebangsaan Swiss, John Lacke berkebangsaan Inggris, dan Montesquieu berkebangsaan Perancis.

E UNSUR.PENGAKUAN
Pengakuan negara lain bukanlah merupakan syarat mutlak berdirinya negara, kerena pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk negara melainkan hanyalah bersifat menerangkan saja adanya negara baru. Suatu negara akan tetap tegak berdiri walaupun negara itu tidak mendapat pengakuan dari negara lain, contohnya:

- Amerika Serikat mendeklarisikan kemerdekaannya pada tahun 1776, tujuh tahun kemudian yakni di tahun 1783 baru mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Ingris pada tahun 1783.

- Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, empat tahun kemudian, yakni ditahun 1949 baru mendapat pengakuan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda

Ada 2(dua) teori tentang pengakuan:
1.Teori Deklaratif (Declaratory theory).
Teori ini mengatakan bahwa, apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan sama seperti negara-negara yang lebih dulu ada oleh negara-negara lain. Sehingga pengakuan hanyalah bersifat pencatatan belaka pada pihak negara lain bahwa negara baru itu telah mengambil tempat disamping negara lain yang telah lebih dahulu ada.

2.Teori Konstitutif (Constitutive theory).
Menurut teori ini, walaupun suatu masyarakat politik telah memiliki semua unsur-unsur kenegaraan, akan tetapi tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara ditengah-tengah pergaulan masyarakat internasional. Suatu negara baru dapat diterima dingah-tengah pergaulan internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain terlebih dahulu atau dengan kata lain suatu negara baru dianggap ada setelah mendapat pengakuan dari negara-negara lain.

Dua Macam Pengakuan:
a. Pengakuan defacto, suatu pengakuan terhadap negara baru yang didasarkan pada suatu fakta atau kenyataan bahwa negara itu telah mempunyai pokok berdirinya negara. Pengakuan ini bersifat sementara, dan pengakuan dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan yang bersifat terbatas, misalnya membuka kantor dagang, kantor penghubung, dsb.

b. Pengakuan dejure, suatu pengakuan terhadap negara baru secara resmi menurut hukum. Pengakuan ini biasanya diberikan apabila negara yang mengakui sudah merasa yakin bahwa negara yang diakui itu benar-benar telah mampu mempertahankan kedaulatannya, sehingga negara baru itu dianggap telah mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional.

Pengakauan de jure bersifat tetap, dan pengakuan ini dapat menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan secara luas di segala bidang, misalnya hubungan diplomatik, hubungan konsuler dsb.

Sumber J. Rumbiak
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : MIMBAR PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS HUKUM

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: