Aceh Bisa, Kenapa Papua tidak Bisa ?

Dorong Pemerintah Lakukan Seperti Perjanjian Helsinki untuk Aceh

JAYAPURA-Perjuangan Pe�merintah Provinsi Papua bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendorong RUU Otsus Plus menjadi UU Otsus Plus akhirnya kandas setelah Peme�rintah Pusat maupun DPR RI me�milih untuk tidak membahas Otsus Plus pa�da Pro��legnas Tahun 2015. RUU Otsus Plus sendiri diharapkan dapat dibahas pada Prolegnas tahun 2016, namun Pe�merintah Provinsi Papua sudah tutup diri untuk pembahasan Otsus Plus dan menunggu opsi dialog yang ditawarkan Pemerintah Pusat. Soal dialog itu, Pemprov serahkan ke MRP.
Bendera Aceh & Bendera Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH mengungkapkan bahwa pihaknya selama tahun 2014 dan satu bulan terakhir berjuang di Jakarta untuk mendorong RUU Otsus Plus menjadi UU Otsus plus, namun tidak berhasil masuk di Prolegnas 2015 dan didorong untuk Prolegnas tahun 2016, namun kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat yang tidak menghargai Pemerintah Provinsi Papua membuat gubernur menarik diri dari pembahasan Otsus Plus dan menyerahkan proses dialog kepada MRP untuk selanjutnya menjembati proses dialog antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua.

�Kita dorong RUU Otsus Plus selama 1 bulan 10 hari, di mana kita berjuang di Jakarta dan semua fraksi setuju tetapi PDI-P menolak sehingga tidak masuk Prolegnas 2015,� ungkapnya dalam keterangan pers kepada wartawan di VIP Room Bandara Sentani, Jumat (13/2) kemarin.

Dikatakannya, Otsus Plus sejatinya merupakan jawaban bagi Republik Indonesia bahwa Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Otsus Plus ini lahir dari Pemerintahan SBY yang memahami betul kondisi Papua. �Mekanismenya kan kita lakukan lewat MRP, di mana harus dievaluasi setiap tahun, namun selama 13 tahun Otsus tidak pernah dievaluasi. Oleh sebab itu melalui revisi kami mendo�rong Otsus Plus,� katanya.

Lanjut Gubernur Lukas Enem�be, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua bahwa pihaknya belum  berhasil untuk mendorong RUU Otsus Plus menjadi UU karena Pemerintah Pusat lebih memilih mengedepankan dialog.�Kami sendiri belum memahami konsep dialog seperti apa, tetapi saya mau sampaikan jika kita bicara dialog, berarti rakyat bisa terjemahkan lain dan hal ini karena presiden juga mendapat informasi dari tokoh-tokoh Papua dan saat ini Sekretariat Negara sedang menghandle model dialog, tetapi intinya perjuangan versi kita telah usai, saya berhenti sampai di sini. Saya minta maaf dan kami serahkan kepada MRP karena mereka rohnya Otsus,� lanjutnya.

 Mantan Bupati Puncak Jaya ini menegaskan pihaknya tidak akan injak Jakarta untuk bahas Otsus Plus lagi karena telah membuang-buang energi selama setahun untuk mengurus hal tersebut. �Itu keinginan mereka (Pemerintah Pusat,red) kalau mau dialog yah komunikasi dengan MRP, bukan dengan pemerintah karena kami  hanya perwakilan pemerintah pusat di daerah,� tegasnya.

 Senada dengan itu Ketua DPR Papua, Yunus Wonda,SH,MH menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Pemprov Papua maupun MRP sudah berjuang tetapi RUU Otsus Plus belum masuk dalam Prolegnas tahun 2015 dan menjadi long list dan dibahas dalam Prolegnas lima tahun mendatang. Pihaknya berharap pemerin�tah pusat dapat menggelar dialog seperti dialog Pemerintah RI dengan Aceh pada tahun 2004 di Helsinki, Finlandia. �Kita dorong supaya pemerintah bikin seperti perjanjian Helsinki untuk dibuat di Papua, kenapa Aceh bisa Papua tidak bisa dan kami sudah pastikan bahwa kami tidak akan lagi bahas Otsus Plus seperti statemen  gubernur  saya pikir jelas  sehingga kalau mau kembali dalam satu dua  bulan ke depan untuk bahas Otsus Plus kami tidak akan bicara lagi,� tambahnya.

Sementara itu, komentar pedas dilontarkan oleh Ketua MRP, Timotius Murib yang menegaskan Papua sebenarnya minta merdeka tetapi Pemerintah Pusat memberikan Otsus, namun prakteknya selama 13 tahun, tidak berjalan dengan baik sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001.  �Dalam UU No.21 Tahun 2001 pasal 27-28 menegaskan bahwa Otsus harus dievaluasi apakah itu manis (berhasil,red) atau pahit (gagal,red), tetapi tidak pernah dilakukan hingga 13 tahun dan memang pada Juli 2013 dalam survey yang melibatkan 383 peserta yang melakukan evaluasi terhadap Otsus menyatakan kepada MRP bahwa Otsus gagal atau tidak berhasil,�tegasnya.

 Timotius Murib berujar kalau pejabat seperti dirinya memang bilang Otsus berhasil tetapi masyarkat akar rumput tidak merasakan keberhasilan Otsus sehingga mereka kembalikan dalam berbagai demonstrasi termasuk dengan peti jenazah. �Kami pejabat ini karena ada Garuda di dada dan pakai mobil plat merah dan fasilitas pemerintah maka kita masih menghargai republik ini dan kemudian selalu bilang Otsus baik tetapi nyatanya tidak begitu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UU No.21 tahun 2001 bahkan selama 2 gubernur dan 3 caretaker sebelumnya tidak ada regulasi yang jelas sehingga tumpang tindih pengambilan kebijakan sering terjadi,� ujarnya.

Menurut Murib, seharusnya Pemerintah Pusat lebih jelas soal revisi RUU Otsus Plus kalau diberikan perbaikan maka harus diterima bukan ditolak. �Kenapa ditolak ini kan aneh karena Otsus Plus ini kan langkah-langkah untuk memperbaiki nasib orang Papua tetapi kalau model seperti ini mau jadi apa� ini omong kosong dan seharusnya tidak  boleh terjadi seperti ini,� pungkasnya. (yan/fud)

Sumber : Radar Sorong
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Aceh Bisa, Kenapa Papua tidak Bisa ?

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: