Dialog dan Otsus Plus

Jayapura, Jubi-Jauh sebelum UU Otsus Plus dijalankan, Jaringan Damai Papua(JDP) sudah mencanangkan dialog Papua berangkat dari masyarakat akar rumput. Berbeda dengan Otsus Plus Papua yang memakai dana mencapai milyaran rupiah.
Bahkan UU Otsus Plus tanpa draft akademi dan konsultasi publik, kalau UU Otsus Papua 2001 semua stake holder terlibat. Kontan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta maaf karena pemerintah Jokowi menginginkan dialog antara Jakarta dan Papua.Pasalnya Otsus Plus membutuhkan kajian mendalam dan tak bisa mensahkan. Peneliti LIPI almarhum Muridan dan Neles Tebay telah lama mendorong agar ada dialog antara Pemerintah Jakarta dan masyarakat Papua. 
Kedua ilmuwan ini merencanakan dialog bukan terburu-buru, tetapi berangkat dari sebuah konsep yang menyebutkan kalau ada masalah antara Jakarta dan Papua. Seminar akhir tahun 2014 dari Jaringan Damai Papua(JDP) terhadap dialog Papua Jakarta menampilkan pendapat Neles Tebay soal proses integrasi Papua melalui pendekatan antropologi kebudayaan. Bagaimana kebudayaan Papua dianggap primitif, terbelakang dan penghambat pembangunan  masyarakat Papua sendiri. Konsekewensinya Papua tidak mendapat tempat dan belum diintegrasikan kedalam kebudayaan Indonesia.
Apa yang dikatakan Pastor Neles Tebay telah lama dikritik oleh begawan antropolog Indonesia mendiang Konetjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat ada tiga hal yang perlu dihindari.
Pertama upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk yang kita pandang terbelakang, seperti yang masih dilakukan terhadap penduduk di Timor Timur (waktu masih bergabung) dan masyarakat Irian Jaya(Papua dan Papua Barat).
Kedua, mendiskriminasikan sesama bangsa Indonesia. Seperti yang secara sadar atau pun tidak sadar masih dilakukan.
Ketiga , menjaga agar kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju tidak menjadi terlalu besar atau tidak ada gap yang begitu besar.
Program transmigrasi di Tanah Papua jaman Orde Baru tak beda dengan jaman kolonisasi penjajahan  Belanda. Pasalnya lebih ditujukan untuk keamanan dan integrasi nasional dibandingkan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. 
Bekas Menteri Transmigrasi AM Hendro Priyono mencanangkan prgram Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika di Papua(1998/1999).
Dialog model apapun tentang Papua jangan sampai mengabaikan tingkat mikro sebab selama masih menganggap pihak lain lebih penting dan mengandalkan pendekatan makro. Maka akan menghambat pembangunan manusiawi secara keseleruhan. Dialog Papua bukan sekadar membicarakan NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Tetapi membicarakan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.(*)

Sumber :Jubi
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Dialog dan Otsus Plus

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: