PBB Bisa Ajukan Korut ke Pengadilan Pidana Internasional

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara (Korut), Marzuki Darusman, mengatakan rezim Kim  telah bersalah melakukan pidana kemanusiaan seperti penculikan dan penghilangan paksa warga negaranya maupun warga asing. Laporan pelanggaran HAM Korut saat ini sudah di tangan Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Dewan Keamanan akan membahas masalah ini dan akan berdebat apakah Korut harus dilaporkan kepada pengadilan pidana internasional di Den Haag (Belanda)," kata Marzuki dalam diskusi di Pusat Kebudayaan Amerika, At America, Jakarta, hari Rabu (25/2).
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un menghadiri pertemuan biro politik Komite Partai Buruh Korea (WPK) di Pyongyang, 18 Februari 2015
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un menghadiri pertemuan biro politik Komite Partai Buruh Korea (WPK) di Pyongyang, 18 Februari 2015 (sumber: AFP Photo/KCNA)
Komisi penyelidik menyatakan pemimpin Korut bertanggung jawab atas penculikan sekitar 80.000-100.000 orang di kamp-kamp. Puluhan ribu orang itu dituduh bersalah karena sejumlah hal sepele seperti menonton video atau film dari Korea Selatan, berusaha menelepon ke luar negeri, bahkan telat masuk kantor. Para tahanan mengalami malnutrisi di penjara, serta disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi.
�Mereka dipenjara tanpa diadili dan seluruh keluarganya juga ikut dimasukkan ke penjara,� ujar Marzuki.
PBB menunjuk Marzuki bersama dengan Michael Donald Kirby dari Australia dan Sonja Biserko dari Serbia ke dalam Komisi Penyelidikan HAM di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) yang dibentuk PPB pada 21 Maret 2013. Marzuki, yang merupakan mantan Jaksa Agung RI, mengatakan komisi penyelidik sudah mengirimkan surat ke Kim Jong-un berisi desakan untuk memperbaiki keadaan HAM di sana.
�Jika tidak ada tindakan untuk memperbaiki maka secara hukum, Kim Jong-un akan dinyatakan turut bersalah dan bisa dituntut secara hukum internasional ke pengadilan internasional,� katanya.
Menurutnya, komisi penyelidik menerima informasi pelanggaran HAM dari berbagai laporan organisasi PBB yang telah beroperasi di sana selama 10 tahun, termasuk sejumlah LSM ternama seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch.
Keterangan utama diperoleh dari ribuan warga Korut yang berhasil meninggalkan negaranya. Sedangkan, pemerintah Korut sendiri tidak pernah memenuhi panggilan komisi. Komisi juga tidak pernah masuk ke Korut untuk melakukan penyelidikan langsung karena pemerintah setempat tidak memberikan izin.
Marzuki mengatakan Indonesia berkepentingan terlibat dalam proses penyelidikan HAM Korut karena Indonesia mempunyai hubungan baik dengan negara itu. �Kita bisa menjadi mediator untuk membujuk Korut melakukan lebih banyak kerjasama di bidang HAM untuk memperbaiki keadaan di sana,� katanya.
Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk HAM Korut, Robert King, mengatakan Korut adalah negara yang menutup akses informasi untuk warganya. Selain penculikan, pemimpin Korut juga melarang keras warganya untuk keluar dari negaranya demi mendapat kehidupan lebih baik.
Sebelumnya, Korut menuding Marzuki sebagai seorang oportunis. Korut juga mengecam keras laporan tim PBB serta membantah semua pelanggaran HAM.

Penulis: Natasia Christy Wahyuni/MUT
Sumber:Suara Pembaruan
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : PBB Bisa Ajukan Korut ke Pengadilan Pidana Internasional

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: