Presiden Diminta Koreksi Renegosiasi Kontrak Karya Freeport

Jakarta: Pengamat energi Simon F Sembiring meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoreksi renegosiasi kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia. Pasalnya, renegosiasi KK tersebut dinilai telah melanggar konstitusi yang berlaku saat ini.
Lokasi tambang PT Freeport Indonesia. REUTERS/Muhammad Yamin
 Ia menjelaskan, KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah gagal melaksanakan amanah Undang-Undang (UU)Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009.

"Terutama dalam waktu penyesuaian isi KK dan PKP2B, serta kewajiban dalam memurnikan produk KK. Itu pemerintahan sebelumnya sudah gagal," ucap Simon dalam acara Mengurai Kemelut Renegosiasi Kontrak Tambang di Megawati Institute, Jalan Proklamasi No 53, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Dia melanjutkan, saat itu upaya pemerintahan SBY dan para pemegang KK dan PKP2B untuk menyusun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) izin ekspor menyalahi amanah UU minerba. "Oleh karena itu, pemerintahan saat ini harus mengoreksi itu. Harus kembali kepada amanah UU Minerba dan peraturan perundangan lainnya," ucapnya.

Dia menambahkan, Jokowi juga harus segera melakukan perbaikan dan mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan UU Minerba, yang nantinya menjadi dasar untuk menerapkan isi UU Minerba ke dalam amandemen KK maupun PKP2B.

"Kedaulatan negara adalah hal mutlak dituangkan dalam isi KK dan PKP2B. Khususnya menyangkut penerimaan negara harus lebih besar dari keuntungan bersih pemegang KK dan PKP2B, dan total divestasi kepada pihak nasional minimal harus 51 persen," ungkap Simon.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan bahwa setelah habis masa perjanjian, dan pemerintah mengabulkan permohonan perpanjangan usaha, maka perizinan pertambangan harus dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Pastikan bahwa setelah habis perjanjian, permohonan perpanjangan usaha haruslah dalam bentuk IUPK," cetus Simon.
WID 

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Presiden Diminta Koreksi Renegosiasi Kontrak Karya Freeport

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: