Dialog Jakarta-Papua Versi Tokoh yang Hidup Pada Masa Peralihan Papua ke NKRI

JAYAPURA � Penyelesaian berbagai masalah yang menjadi tuntutan orang Papua, yang hingga saat ini masih terus disuarakan, yakni kemerdekaan Papua, membuat berbagai komponen orang Papua maupun Pemerintah Republik Indonesia berupaya mendapatkan satu konsep yang bisa menyelesaikan secara baik hingga akar masalahnya.

Ada satu pemikiran yang cukup menarik untuk disimak, yakni dari tokoh yang hidup di masa peralihan Papua dari tangan penjajahan Belanda ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yaitu Fred Suebu, yang saat peralihan tersebut masih berusia remaja, menceritakan kepada Bintang Papua tentang apa yang dialaminya saat terjadi peralihan tersebut, termasuk kedekatannya dengan dua Presiden RI, masing-masing Soekarno dan Joko Widodo.

�Saya waktu itu mendapat beasiswa untuk kuliah di Belanda. Karena ada kesepakatan antara Belanda dengan Indonesia untuk peralihan Papua ke Negara Republik Indonesia, kemudian oleh Presiden Soekarno saya dipindah ke Jakarta,� ceritanya mengenang, saat bertandang ke redaksi Bintang Papua, Senin (16/3).

Saat itu, Fred Suebu sempat hendak kuliah di ITB Bandung. Namun oleh Presiden Soekarno saya diminta untuk menjadi staf khsusus presiden.
�Saya juga sempat menjadi staf di Kantor Menteri Luar Negeri, saat itu menterinya Pak Adam Malik,� lanjutnya.
Lalu apa pemikiran Fred Suebu tentang jalan keluar untuk penyelesaian tuntutan orang asli Papua yang berbeda ideologi, seperti OPM, maupun organisasi orang asli Papua lainnya yang meminta kemerdekaan Papua, termasuk yang berada di luar negeri.

Yang menjadi persoalan utama, menurut Fred Suebu adalah pernyataan dalam poin pertama Trikora (Tiga Komando Rakyat) yang dibacakan Presiden Soekarno di Alun-alun lor, Yogyakarta.
�Yaitu kalimat �Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda,� ungkap tokoh yang sempat dekat dengan Presiden RI saat ini, Joko Widodo, dan sempat memberikan pandangannya tentang masalah Papua kepada Presiden Jokowi saat dipanggil ke Jakarta oleh Jokowi sebelum resmi menjabat presiden beberapa waktu lalu.
Hal itu, terutama sebutan Negara buatan Belanda, memunculkan persepsi bahwa seharusnya Papua telah menjadi Negara sendiri yang berdaulat.

Diceritakan, setelah operasi Trikora, yang berujung pada tercapainya kesepakatan peralihan dari tangan penjajahan Belanda ke NKRI dalam perjanjian Newyork Tahun 1962, dan resmi terjadi peralihannya dilaksanakan tahun 1963, hingga saat ini akar maslaah Papua tersebut belum bisa ditemukan jalan keluar yang bisa menyelesaikan secara tuntas.

Ada sejumlah pemikirannya terkait jalan dialog yang mendapat respon positif dari pemerintah pusat (Presiden Jokowi), yakni diantaranya adalah harus diterbitkannya surat yang ditandantangani Presiden RI, perwakilan orang Papua dibawah naungan PBB, diantaranya adalah berupa surat perintah penghentian tembak menembak dan permusuhan kedua belah pihak.

�Berikutnya adalah perjanjian perdamaian ditandatangani pihak-pihak terkait, Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Papua dan PBB,� ungkapnya.
Dengan adanya kesepakatan penghentian tembak menembak, maka kelompok OPM akan bisa lebih leluasa untuk diajak berdialog.

Dan dalam dialog, menurutnya harus dicapai kesepakatan untuk pembebasan semua orang asli Papua yang saat ini menjadi tahanan politik. Juga mendatangkan kembali orang asli Papua yang saat ini mencari suaka keluar negeri.(aj/aj/l03)

Sumber : Bintang Papua
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Dialog Jakarta-Papua Versi Tokoh yang Hidup Pada Masa Peralihan Papua ke NKRI

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: