Penembak "Paniai Berdarah" Adalah Aparat Gabungan

Ketua LMA Paniai : Penembak "Paniai Berdarah" Adalah Aparat Gabungan

Peristiwa penembakan terhadap empat pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni, Yulianus Yeimo (17), Apinus Gobai (16), Simon Degei (17), dan Alpius You (18), serta satu warga sipil, Sadai Yeimo (28), di Lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan orasi saat menggelar aksi demo di Bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/12). Mereka menuntut pemerintah menghentikan kekerasan militer di Papua dan mendesak Presiden Jokowi segera mengusut kasus penembakan sejumlah warga sipil saat unjuk rasa di Lapangan Karel Gibai, Enarotali, Kabupaten Pinai, Papua, Senin (8/12).
Anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan orasi saat menggelar aksi demo di Bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/12). Mereka menuntut pemerintah menghentikan kekerasan militer di Papua dan mendesak Presiden Jokowi segera mengusut kasus penembakan sejumlah warga sipil saat unjuk rasa di Lapangan Karel Gibai, Enarotali, Kabupaten Pinai, Papua, Senin (8/12). (Antara/Maulana Surya)



Dalam peristiwa tersebut, terjadi juga penyiksaan dan penembakan terhadap 18 orang, di mana korban kritis Yulianus Tobai (33), Andarias Dogopia (34), Jermias Kayame (48), Marice Yogi (52), Yulianus Mote (25), serta Agusta Degei (28), dan korban luka ringan, Oni Yeimo, Yulian Mote, Oktovianus Gobay, Noak Gobai, Akulian Degey, Bernadus Bunai, Neles Gobai, Jerry Gobai, Oktovianus Gobai, Selpi Dogopia, dan Yuliana Edoway. Peristiwa penyiksaan, penembakan, dan pembantaiaan seperti yang dikemukakan di atas jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan perlu ditindak lanjuti segera melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon NR Gobai dalam siaran persnya yang diterima SP, Senin (1/6) pagi.
Diungkapkan, berdasarkan hasil investigas tim Solidaritas, juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) di Jakarta, diketahui pelaku penembakan adalah aparat gabungan TNI maupun Polri dan satuan-satuan militer tersebut antara lain dari Komando Rayon Militer (Koramil) Paniai Timur, Tim Khusus (Timsus) Batalyon Infanteri (Yonif) 753/Arga Vira Tama Nabire, Korps Pasukan Khas (Paskhas) Angkatan Udara Biak, dan aparat Brigadir Mobil (Brimob), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan personil Kepolisian Resort (Polres) Paniai.

Ditegaskan, peristiwa ini telah jelas-jelas memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.  

Pertama, hak untuk hidup, pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Kedua, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat berdasarkan keterangan data, informasi, dan fakta yang ada, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin didalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Ketiga, hak atas rasa aman, pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang menyaksikan peristiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Keempat, hak anak, berdasarkan pengamatan, telah terjadi pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, jo Pasal 4 jo Pasal 15 huruf c dan huruf d, jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 37 huruf a Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak Anak.

Ia mengatakan, dengan dasar hukum di atas, Komnas HAM RI pada tanggal 6-8 Mei 2015 dalam paripurna telah membentuk tim ad hoc Kasus Paniai, yang terdiri dari beberapa anggota Komnas HAM, dan unsur masyarakat sipil, seperti diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, untuk melakukan investigasi secara kompherensif, tuntas, dan menyeluruh.


Tanpa LPSK

"Dalam seminggu belakangan ini berdasarkan perintah Menko Polhukam, Mabes Polri dan Polda Papua, sedang berada di Enarotali untuk meminta keterangan dari saksi dari peristiwa 7-8 Desember 2014, tanpa berkoordinasi dan kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM, padahal semua saksi telah mengajukan permohonan ke LPSK" ungkapnya . Oleh karena itu, kata Ketua LM Pania ini, pihaknya meminta kepada para pihak sebagai berikut:

Pertama, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Papua, dan Pangdam) XVII/Cenderawasih untuk menghentikan proses pemeriksaan saksi dan korban sambil menunggu LPSK dan Komnas HAM, dan untuk bersikap kooperatif dalam mengusut tuntas peristiwa pembantaiaan di Paniai, dengan menghadirkan para pelaku dan saksi dari unsur militer untuk dimintai keterangan oleh tim ad hoc kasus paniai.

Kedua, mendesak LSM Kontras, LBH, GKI Papua, GKIP, Koalisi Masyarakat Sipil Papua, lembaga-lembaga HAM internasional, seperti Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk segera meminta Kapolri dan Panglima TNI agar menghentikan upaya pemeriksaan saksi tanpa didamping LPSK dan juga menyurati Presiden Jokowi, agar peristiwa Paniai Berdarah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Suara Pembaruan
Robert Isidorus/PCN
Suara Pembaruan
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Penembak "Paniai Berdarah" Adalah Aparat Gabungan

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: