Tolikara dan Momentum Perbaikan Papua

Tolikara dan Momentum Perbaikan Papua
Foto: Majalah Detik

Jakarta - Tolikara, sebuah kabupaten di pedalaman pegunungan Papua yang tadinya begitu jauh, nyaris dilupakan, kini menjadi begitu dekat dengan khalayak Indonesia. Ia menjadi buah bibir segenap media, pejabat tinggi negara, para tokoh agama, pendekar hukum, komandan tentara, petinggi polisi, hingga politikus.

Sesungguhnya Tolikara adalah kabupaten yang sejuk berkat hawa pegunungan di tengah Benua Papua. Masyarakatnya ramah dan pekerja ulet. Wilayahnya berbukit-bukit dengan kemiringan lahan 40 persen, lembah-lembah sempit, menghampar antara ketinggian 1.400 meter sampai 3.300 meter di atas permukaan laut. Temperatur berkisar antara 12-20 derajat Celsius. Sebagian besar wilayahnya masih terisolasi serta infrastruktur pendukung serba terbatas. Implikasinya, harga-harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal.

Kabupaten Tolikara dibentuk 2002. Sejak menjadi kabupaten, sarana jalan darat dari Wamena dibuka dan diperbaiki, lapangan terbang juga diperbagus dengan adanya penerbangan reguler. Kantor-kantor pemerintah baru hadir dengan ratusan pegawai dari segala suku dan etnis. Proyek dan perdagangan menggeliat, pedagang dari luar masuk membawa segala macam barang dan orang. Wajah Tolikara berubah dari homogen menjadi heterogen. Karubaga, sebagai ibu kota, adalah panggung perubahan itu.

Dengan moto "Nawi Arigi", Tolikara menegaskan "kecintaan akan tanah kelahiran yang mendalam membuat kita yang berada di Tolikara merasa memiliki dan ingin berbuat yang terbaik untuk Tolikara". Moto itu mengisyaratkan segenap penduduk Tolikara harus mencintai dan berbuat untuk Tolikara sebaik-baiknya, siapa pun dia. Jika bertolak dari moto itu, tidak mengherankan pula jika perdamaian dan persaudaraan bisa dipulihkan begitu cepat di Tolikara, pasca-insiden 17 Juli lalu.

Meskipun demikian, segala perbaikan harus dibuat dan dihadirkan di Tolikara secara khusus, dan Papua secara umum. Maka dari itu, insiden Tolikara itu mesti dimaknai oleh segenap jajaran pemerintah sebagai momentum untuk memperbaiki segala hal yang kurang selama ini di Papua.

Pertama, harus ditempatkan sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan antarkelompok masyarakat. Hal ini penting dan mendesak. Penting karena pemekaran-pemekaran kabupaten baru di Papua telah membuat wilayah itu menjadi terbuka dan menarik arus migrasi manusia dari berbagai suku dan agama masuk.

Mendesak karena Tolikara yang tadinya hanya distrik dengan penduduk homogen berlatar suku Dani/Lani dan Kristen, perkembangan 15 tahun ini menjadi kabupaten dengan 42 distrik dan 514 kampung dengan penduduk hampir 200 ribu jiwa tentu menjadi ruang bagi usaha ekonomi dan peluang kerja. Pada gilirannya juga membawa manusia baru dengan suku dan agama yang baru pula.

Sementara, bagi mereka yang baru hadir di Tolikara, perlu pula menyadari bahwa Papua bukanlah daerah kosong. Ia telah dihuni lama oleh masyarakat dengan budaya dan keyakinan tersendiri pula. Saya rasa ini bukan hanya tantangan Tolikara, melainkan juga semua kabupaten baru di pegunungan tengah Papua.

Kedua, momentum perbaikan penegakan hukum yang adil. Ada dua peristiwa hukum yang perlu ditangani secara cepat dan tepat, yaitu para pelaku penembakan di satu sisi, yang mana korbannya ada satu orang tewas dan 11 orang luka-luka, serta pembakaran ruko dan masjid di sisi lain yang menyebabkan ratusan orang kehilangan tempat berusaha dan berdiam serta mencederai kerukunan antarumat.

Untuk yang kedua, polisi dan aparatur lainnya sudah bertindak sigap, menangkap pelaku dan memulihkan keadaan. Untuk peristiwa penembakan, juga dibutuhkan kesigapan yang sama. Jangan sampai terjadi ada korban tertembak, tapi tidak pernah ditemukan pelakunya oleh aparatur hukum. Kasus semacam itu sudah terlalu banyak di Papua.

Ketiga, lebih kepada langkah preventif, yaitu momentum untuk menghentikan aksi kekerasan. Aparat yang terlalu mudah menggunakan senjata api, atau masyarakat yang terlalu cepat emosi, sama-sama mendatangkan kesusahan bagi semua pihak, terutama korban dan keluarganya. Maka dari itu, insiden Tolikara ini hendaknya menjadi aksi kekerasan yang terakhir di Papua.

Keempat, momentum untuk memperbaiki pelayanan pemerintah kepada penduduk Tolikara dan Papua secara keseluruhan. Ketika pelayanan pemerintah membaik, kehidupan masyarakat akan bisa pula mulai membaik. Dengan demikian perekonomian akan berjalan. Masyarakat yang sejahtera akan menjadi modal besar bagi perbaikan hubungan-hubungan sosial antarkelompok masyarakat.

Berbagai momentum yang dipaparkan di atas perlu menjadi agenda pemerintah dalam memulihkan keadaan di Tolikara. Artinya, yang dipulihkan adalah hubungan antarkelompok masyarakat dengan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada rakyat agar mereka sejahtera dan tumbuh saling percaya.

Papua menjadi wilayah terbuka adalah keniscayaan. Maka dari itu, demi kebaikan hidup bersama di Papua, pemerintah serta provinsi dan kabupaten di Papua, belajar dari apa yang terjadi di Tolikara, memastikan apa pun perubahan yang terjadi, hak-hak asasi manusia tiap-tiap orang harus bisa terlindungi dan terpenuhi, terutama orang asli Papua. Hanya masyarakat atau individu yang merasa hak asasi manusianya yang terlindungi dan terpenuhilah yang mampu menumbuhkan sikap saling percaya dan bisa menerima perubahan dengan leluasa. Semoga.
 
*) Amiruddin al-Rahab, Direktur Papua Resource Center
Sumber: http://news.detik.com/
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Tolikara dan Momentum Perbaikan Papua

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: