Maklumat Polda Papua vs Bangsa Papua

Aksi Mahasiswa Papua di Malang - doc AMP KK Malang

Pada Peringatan Proklamasi West Papua yang ke 45 tahun disaat yang sama dikeluarkan pula maklumat oleh polda papua terhadap aksi-aksi demo damai yang dikoordinir oleh ULMWP, KNPB, NRFPB dan sebagainya di Papua. Inti utama dari maklumat itu adalah pelarangan aksi demo yang menuntut kemerdekaan Papua.
Untuk menanggapi maklumat itu disini saya akan uraikan secara singkat beberapa pendapat saya dari 3 organisasi diatas terhadap maklumat tsb. (baca maklumat :ini-isi-maklumat-kapolda-papua)
 
Komite Nasional Papua Barat adalah Organisasiyang dibentuk untuk memediasi rakyat Papua dan menuntut untuk digelarnya referendum sesuai mekanisme internasional "one man one vote" yang dilanggar indonesia pada tahun 1969. 
Negara Demokrasi tidak harus menutup ruang demokrasi, apa yang dituntut tidak seharusnya direspon dengan maklumat seperti ini. Karena adanya maklumat ini menunjukan bahwa ruang demokrasi masih ditutup di Papua. Indonesia katanya negara demokrasi tetapi kenapa demokrasi itu di pasung?
Ribuan Rakyat Papua turun jalan, dikoordinir KNPB. Doc KNPB

United Liberation Movement for West Papua Lahir dari kesadaran rakyat Papua yang melihat kondisi nyata yang terjadi diatas tanah Papua, dibutuhkan suatu wadah koordinasi bersama yang berjuang dan mencari dukungan di MSG, Pasifik dan wilayah lainnya. Wadah ini dibentuk oleh tiga faksi perjuangan yang ada yaitu NRFPB, WPNCL dan PNWP. Dideklarasikan di Saralana, Port Vila Vanuatu. ULMWP akhirnya menjadi bagian dari MSG dengan status sebagai Observer. Secara sepihak ini kemajuan bagi perjuangan bangsa Papua karena ada pengakuan dari sesama rumpun Melanesia. Indonesia (Melindo) juga menjadi anggota asosiasi di MSG, melindo mendapatkan dukungan dari pemerintah indonesia sedangkan ULMWP mendapatkan dukungan langsung  dari rakyat Bangsa Papua. Indonesia dan ULMWP sama-sama di MSG lalu ketika maklumat polda papua  itu melarang aktivis mengusung nama ULMWP di Papua untuk demonstrasi damai, itu sama saja dengan indonesia tidak menghargai forum MSG. Indonesia melalui maklumat itu tidak menghargai pribumi Papua dalam menyampaikan hak-hak politiknya. Dan lagi-lagi pembungkaman ruang demokrasi dinegara yang katanya demokrasi.
Delegasi Papua - ULMPW

Kongres Rakyat Papua I melahirkan manifesto politik, Proklamasi Papua 1 Juli 1971 juga secara sepihak menyatakan sikap bangsa Papua, Kongres Papua II juga menyatakan sikap dan keinginan luhur bangsa Papua untuk berdaulat hingga Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua melalui Kongres Rakyat Papua III. Secara jelas sikap bangsa Papua adalah Merdeka. Bahkan pemerintahan negara Papua yang juga dikepalai oleh seorang presiden dan perdana menteri serta dibantu oleh tujuh gubernur wilayah. 
Bangsa Papua telah menyatakan pemulihan kemerdekaannya pada Kongres Rakyat Papua III yang secara resmi; hukum dan berbagai aturan indonesia tidak berlaku. Termasuk maklumat polda Papua yang dikeluarkan 1 juli 2016; Bangsa Papua telah siap untuk menggugat bangsa indonesia atas pendudukan dan pencaplokan wilayah Papua kedalam indonesia. Presiden Papua juga sudah mengirim surat kepada presiden indonesia sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono namun masih diabaikan. Diera pemerintahan jokowi hal yang sama juga sudah dilakukan namun lagi-lagi masih diabaikan. Pada april 2015 Delegasi Komite Independent Papua yang baru selesai bertemu dengan menteri Pertahanan indonesis ditangkap di bandara Sentani, lagi lagi niat baik untuk pembicaraan menyangkut status Papua diabaikan. Delegasi ini ditangkap dan digiring ke kantor polisi.
Forkorus Yaboisembut, President of the Federal State Republic of West Papua - Doc NFRPB

Terlepas dari ketiga point diatas, tentunya ada banyak banyak pendapat yang mungkin saja berbeda. Tetapi apa sebenarnya yang seharusnya menjadi solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan Papua dan indonesia? 
Adalah Aliansi Mahasiswa Papua yang masih eksis dengan terus menuntut kepada pemerintah indonesia dan juga PBB untuk solusi terbaik melalui Self Determination atau Hak Menentukan Nasib Sendiri. 
Secara demokratis biarkan rakyat Papua memilih, mau tetap bersama ataukah membangun negaranya sendiri.
Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di kota Malang
Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi tentunya bisa terbuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Bagian akhir dari catatan ini; Bangsa Papua tanpa menyebut organisasi ini dan itu; tetapi secara umum yang termaksud dalam bangsa Papua tidak akan berdiam dan membiarkan seenaknya aturan aturan yang dibuat untuk mengekang hak rakyat Papua sebagai bangsa merdeka untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan menuntut hak kemerdekaannya. 
Apapun sikap dan aturan juga pendekatan yang dilakukan oleh indonesia saat ini sedikitpun tidak luluhkan hati bangsa Papua untuk diam, Bangsa Papua akan tetap bangkit untuk menuntut sampai Papua Merdeka.

Salam Juang!

Catatan: +Phaul Heger 

#BangsaPapua #PapuaTetapMerdeka #FreeWestPapua #LetWestPapuaVote

Related : Maklumat Polda Papua vs Bangsa Papua