Penetapan Tersangka Bentuk Kriminalisasi dan Upaya Bungkam Ruang Demokrasi

Siaran Pers :
PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI BENTUK KRIMINALISASI
DAN UPAYA MEMBUNGKAM RUANG DEMOKRASI


Siang itu, Jumat 15 Juli 2016 untuk kesekian kalinya pasukan huru hara disiagakan di depan asrama mahasiswa Papua Jalan Kusumanegara. Tak kurang dari 800 personil baik dari TNI/Polri diturunkan untuk mengintimidasi dan merepresi mahasiswa-mahasiswa Papua yang waktu itu hendak berencana melakukan Aksi Damai dari Asrama Papua menuju titik 0 kilometer. Hari itulah pengerahan aparat terbesar sepanjang aksi yang pernah digelar oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di tahun 2016. Aksi damai yang sudah direncanakan akhirnya terpaksa dibatalkan karena asrama mahasiswa Papua dikepung. Mereka tidak diijinkan keluar dari asrama sebab jika ada dari mahasiswa Papua yang berani keluar mereka akan ditangkap. Rencana aksi long march akhirnya dibatalkan oleh mahasiswa Papua.

Kurang lebih pukul 10.00 WIB Jalan Kusumanegara tepatnya sekitar Asrama Mahasiswa Papua diblokir oleh aparat, tidak ada kendaraan yang bisa melewati, kendaraan-kendaraan di alihkan supaya tidak melewati lokasi asrama. Gerombolan massa memenuhi jalan di depan asrama mahasiswa Papua, kurang lebih jumlahnya 150-200 orang. Mereka berbaju loreng bertuliskan FKPPI, Pemuda Pancasila, ada juga yang memakai pakaian hitam-hitam bertuliskan Paksi Katon serta ormas lain di Yogyakarta. Mereka membawa pentungan, meneriakkan kafir, anjing, babi, monyet kepada mahasiswa-mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama. Aparat diam saja tidak melakukan apa-apa bahkan terlihat membaur seolah mereka juga �bagian� dari aparat yang bertugas menyandera kemerdekaan berpendapat mahasiswa-mahasiswa Papua. Mereka tidak dibubarkan, mereka tidak ditangkap padahal mereka lah yang melakukan aksi-aksi anarkis dan membuat kerusuhan di Yogyakarta.

Sementara ada 8 orang mahasiswa Papua yang ditangkap dan dibawa ke Polda DIY tanpa kesalahan yang jelas yang dilakukan oleh mereka. 6 orang dari mereka ditangkap saat akan kembali ke Asrama Mahasiswa Papua setelah membeli singkong dari pasar, mereka dituduh membawa senjata tajam. Tuduhan yang tidak pernah terbukti tidak ada senjata tajam yang mereka bawa yang ada hanya 34 kg singkong yang mereka beli untuk makan siang teman-temannya di Asrama Papua. 2 orang lainnya ditangkap hingga dipukuli saat akan bergabung dengan teman-temannya di dalam asrama Papua. Salah satu ditetapkan sebagai Tersangka karena dituduh melanggar Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP.
Dia adalah Obby Kogoya, mahasiswa asal Papua yang dalam berbagai pemberitaan dia dituduh menganiaya dan menyebabkan seorang aparat terluka dengan barang bukti sebuah panah seperti yang dikatakan oleh Humas Polisi Daerah (Polda) DIY, AKBP Anny Pudjiastuti (merdeka.com/16/07/2016). Padahal selama LBH Yogyakarta mendampingi proses di kepolisian yang ada hanyalah singkong yang dibeli dari pasar tidak pernah ada panah sebagaimana fitnah dan berita bohong yang selama ini sengaja disebarkan untuk menyudutkan dan menstigma mahasiswa-mahasiswa Papua.

LBH Yogyakarta menilai penetapan tersangka atas diri Obby Kogoya ini sebagai proses kriminalisasi dan pembungkaman atas ruang-ruang demokrasi bagi mahasiswa-mahasiswa Papua. Penetapan salah satu mahasiswa Papua sebagai tersangka ini adalah bentuk upaya dari negara untuk membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat bagi masyarakat sipil yang dianggap membangkang dan �mengancam� kepentingan negara untuk terus melakukan penghisapan dan penindasan. Penetapan tersangka ini sebagai upaya politik untuk melemahkan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan demokrasi seluas-luasnya.
Terlebih pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal warisan koloni Belanda yang waktu itu dipergunakan untuk menekan gejolak dan perlawanan rakyat yang hari ini juga masih diterapkan oleh negara untuk memangkas dan memberangus perlawanan dan perjuangan masyarakat sipil.
Penilaian LBH Yogyakarta semakin jelas dengan kejanggalan-kejanggalan dalam proses menetapkan Obby Kogoya sebagai Tersangka.

Oby
Pertama, penetapan tersangka Obby tidak melalui proses hukum acara pidana yang berlaku. Dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Sampai pada saat LBH Yogyakarta menanyakan bukti yang memberatkan dia sehingga ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak pernah menunjukkan siapa saksi yang pernah diperiksa, serta alat bukti lain yang ditemukan untuk menetapkan Obby sebagai Tersangka.

Kedua, Obby ditetapkan sebagai Tersangka karena melanggar Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP yang pada intinya Obby dituduh melawan petugas dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Sementara banyak video, foto-foto dan keterangan-keterangan yang menunjukkan sebaliknya. Obby justru adalah korban pengeroyokan/pemukulan dan penganiayaan serta proses peradilan yang tidak adil yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini aparat negara).

Ketiga, upaya paksa (penangkapan) dilakukan sebelum Obby ditetapkan sebagai Tersangka. Obby langsung ditangkap dan saat itu juga dimintai keterangan sebagai tersangka. Padahal penetapan status tersangka seseorang adalah �kunci utama� dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dilakukan penangkapan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka bukan sebaliknya.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk melindungi seseorang (dalam hal ini Obby) dari tindakan sewenang-wenang penyidik maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Oleh karena LBH Yogyakarta menilai ada kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik dalam menetapkan Obby sebagai Tersangka maka pranata pra peradilan akan ditempuh LBH Yogyakarta sebagai jalan untuk membuktikan tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan Obby sebagai Tersangka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

LBH Yogyakarta
Narahubung:

Emanuel Gobay, S.H.
(082199507613)
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Penetapan Tersangka Bentuk Kriminalisasi dan Upaya Bungkam Ruang Demokrasi

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: