Surat dari 5 Pelapor Khusus PBB diabaikan pemerintah indonesia

5 Pelapor Khusus PBB ini sebenarnya sudah kirim surat ke Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Jenewa, dan memberikan waktu 60 hari untuk mengklarifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM di West Papua, namun Indonesia lagi-lagi di sidang PBB menolak intervensi luar tanpa beberkan data dan fakta. Indonesia juga menolak intervensi organisasi regional PIF soal HAM.

Lantas, Indonesia bernafsu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia justru bongkar pasang Tim Penyelesaian pelanggaran HAM yang jelas-jelas merupakan upaya kamuflase.

Sifat (budaya) yang munafik justru dipakai Jokowi dengan blusukan busuknya ke Papua.
Sementara, Kodam di Provinsi Papua Barat terbangun, milisi sipil dibangun dimana-mana dengan operasi tabrak lari dan penculikan rakyat secara tersembunyi.
Investasi global dan para kapitalis pendatang menjamur di seantero Papua.
Yah, mesti kita lawan. Tidak ada solusi selain itu, pun dialog tidak!

Sumber catatan dari facebook Victor Yeimo
Berikut lampiran foto:






Related : Surat dari 5 Pelapor Khusus PBB diabaikan pemerintah indonesia