Hentikan Pembungkaman Ruang Demokrasi dan Segera Adili Polisi Pembungkam Ruang Demokrasi Mahasiswa Pejuang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Papua


Hentikan Pembungkaman Ruang Demokrasi  dan Segera Adili Polisi Pembungkam Ruang Demokrasi Mahasiswa Pejuang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Papua



Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3), UUD 1945). Dengan demikian maka tanggungjawab perlindungan HAM wajib diembani oleh negara melalui pemerintah (Pasal 28I ayat (4), UUD 1945).

Pada prakteknya polisi diberikan tugas untuk mengayomi, melindungi dan mengakan hukum sesuai dgn Pasal 13, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Secara institusi polisi diwajibkan untuk mengimplementasi stadar dan pokok2 HAM dalam tugas-tugas kepolisian (Perkap Nomor 8 Tahun 2009).

Dalam kontek pemenuhan hak kebebasan berekspresi polisi menjadi garda terdepan terlaksananya kebebasan tersebut.  hal itu diukur dari kewajiban surat pemberitahuan yg ditujukan kepada institusi polisi oleh pelaku berekspresi dan kewajiban polisi menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No 9 tahun 1998. Hal itu hanya sebagai alasan atministrasi, namun yang menjadi dambaan umum adalah terlindunginya HAM seluruh pihak baik yg akan mewujudkan kebebasan berekspresi maupun pengguna fasilitas publik serta disampaikan secara damai dan terhindar dari tindakan anarkis saat menyampaikan pendapat.

Dalam kasus kebebasan berekspresi yang disuarakan oleh mahasiswa pejuang hak menentukan nasib sendiri bagi banga papua dlm beberapa waktu terakhir (15 Juli 2016, 1 Desember 2016 dan 19 Desember 2016) di Yogyakarta terus dibungkam ruang demokrasi, padahal bentuk aksi adalah aksi damai serta selalu disalurkan secara demokrasi dan nihil tindakan anarkisnya.

Diatas realitas itu, mirisnya adalah pembungkaman itu dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Anehnya lagi dalam proses pembungkaman rumah tersebut polisi juga masih saja melakukukan pelecehan terhadap Etika Profesi Advokat dengan cara tidak segerah memberikan ruang bagi advokat untuk mendampingi kliennya dengan alasan "perintah atasan", padahal dalil perintah atasan bukan sebagai dasar hukum yang bisa membatasi HAM seseorang yg ditahan untuk didampingi kuasa hukumnya.

Mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1998 ditegaskan kepada publik bahwa "jika ada pihak yg menghalangi atau membatasi kebebasan berekspresi maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai "KEJAHATAN" dan pelakunya wajib diberikan sangksi penjara selama setahun".

Dengan demikian agar tercipta penegakan hukum tanpa diskrimiminasi dinegara hukum indonesia maka sewajibnya subjek-subjek yg menatasnamakan institusi kepolisian untuk membungkam kebebasan berdemokrasi mahasiswa pejuang hak menentukan nasib sendiri "wajib dihukum" sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 1998.

Mengingat polisi adalah institusi negara yang memiliki tugas pokok sesuai dgn pasal 13, UU Nomor 2 Tahun 2002 dan juga sebagai konsekwensi Perkap Nomor 8 Tahun 2009 maka sewajibnya secara profesional diberikan ganjarannya sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Insonesia karena akan mencederai profesionalisme institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap polisi pelanggar HAM dan Polisi pelanggar kode etik menjadi "KEHARUSAN" sebab kepolisian adalah tulang punggung penegakan HAM milik negara, jika negara melalui pemerintah terus membiarkan maka akan menunjukan citra "negara hukum menjadi negara kekuasaan" sebab pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan murni merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan serta dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas alias ilegal. Kesimpulan tersebut didasari atas Pasal 1, UU No 11 Tahun 2005 dan UU No 12 Tahun 2005  yg memberikan landasan hukum bagi Hak Menentukan Nasib Sendiri dan kebebasan Berekspresi yg dijamin pada Pasal 28 UUD 1945 yang diturunkan kedalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Berdasarkan hal-hal diatas maka disampaikan kepada negara untuk segera :

1). Menangkap dan Mengadili Kapolresta Yogyakarta yg telah membungkam ruang demokrasi bagi mahasiswa pejuangan hak menentukan nasib sendiri bagi papua;

2). Menegaskan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghargai dan menghormati etika profesi advokat serta tidak menyamakan advokat dengan kliennya sebab advokat dan polisi sama sebagi penegak hukum;

3). Menegaskan kepada Institusi kepolisian untuk Bertanggungjawan atas perlindungan, penghormatan, jaminah dan penghargaan terhadap HAM seluruh warga negara tanpa diskriminasi dengan alasan apapun, khususnya hak mahasiswa pejuang hak menentukan nasib sendiri;

4). Melarang Polisi mengunakan alasan diluar hukum untuk membatasi HAM warga negara dan mengkriminalisasi mahasiswa pejuang Hak Menentukan Nasib Di seluruh Wilayah Indonesia



Yogyakarta, 19 Desember 2016


Ttd

Atas Nama
Hak Konstitusi

Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: