Hentikan Penggusuran Paksa Ilegal, 14 Desember 2016 Di Parangkusumo Yogyakarta

Infografis-Darurat-Agraria-Jogjakarta - selamatkanbumi. com

HENTIKAN PENGGUSURAN PAKSA ILEGAL PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2016
DI PARANGKUSUMO YOGYAKARTA


"Satuan Pol PP Bukan Pelaksana Surat Panitikismo"
Salam Demokrasi

Penggusuran paksa yg direncanakan tanggal 14 Desember 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan tindakan sepihak yg ilegal.Mengingat hingga saat ini belum ada satupun aturan tentang pertanahan di DIY pasca UUK.

Fakta legal tersebut secara langsung mempertanyakan legalitas Surat Panitikismo Nomor 120/W&K/VII/2016 Tertanggal 27 Juli 2016, perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir Di Kecamatan Kretek Kab Bantul yang dijadikan legitimasi pengusuran paksa besok. Sedangkan Surat Gubernur DIY nomor 180//3557, Tertanggal 12 April 2016, Perihal Panangganan Gumuk Pasir Di Kecamatan Kretek Kab. Bantul Yg di jadikan landasan pengusuran juga tidak dapat diberlakukan sebab sampai saat ini belum ada perda RDTL yg menetapkan bawas wilayah gumuk pasir yg wajib dilindungi. Rekomendasi Fakultas Geografi UGM terkait klasifikasi zona gumuk pasir yang lahir berdasarkan permintaan Gubernur DIY saat pertemuan dengan Kepala BIG dan Dekan Geografi tanggal 12 Agustus 2015 itu sendiri harus dipertanyakan legalitas kualitasnya sebab Fakultas Geografi UGM bukan petugas yg berwenang untuk menetapkan zonasi.
Atas dasar itu membuktikan bahwa tindakan Sat Pol PP Kab. Bantul yang secara membabi buta meneror warga melalui rekayasa surat peringatan dan blusukan dirumah dan tempat kerja warga parangkusumo merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan dan murni menunjukan pemanfaatan hukum demi kepentingan tertentu.

Secara tegas UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara sama didepan hukum (28d, UUD 1945) selanjutnya ditegaskan bahwa negara melalui pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan menghargai HAM warga negaranya (28I ayat (4), UUD 1945) Terkait pembatasan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan Hukum (28J ayat (2), UUD 1945)
Atas dasar penegasan konstitusi diatas maka pertanyaannya adalah apakah surat panitikismo adalah hukum ?, apakah Fakultas Geografi UGM adalah institusi yang berwenang untuk membuat Perda tentang RDTL ?.
Dari dua pertanyaan itu membuktikan kecacatan hukum atas tindakan Satuan Pol PP Kabupaten Bantul selama ini.

Dengan demikian maka kami menyatakan dengan tegas kepada :

1). Pemerintah Propinsi DIY dan Kab. Bantul untuk Mencabut Surat Tugas Pol PP Kab Bantu dalam upaya pengusuran paksa di kawasan gumuk pasir karna Fakultas Geografi UGM bukan sebagai lembaga legislatif yg bertugas untuk membuat Perda RDTL khususnya menyangkut Zonasi dan Panitikismo bukan sebagai lembaga tinggi negara yg berwenang untuk menerbitkan aturan untuk mencabut hak kostitusi warga negara;

2). Pemerintah untuk wajib melindungi Hak hidup dan berkembang, hak atas tempat tinggal, hak milik dan hak atas pekerjaan warga parangkusumo sebagai bentuk konsekwensi tanggungjawab perintah untuk melindungi HAM warga negara;

3). Pemerintah segerah menghentikan pengusuran paksa pada tanggal 14 Desember 2016 di parangkusumo agar terhindar dari tindakan pelanggaran HAM

Yogyakarta,
14 Desember 2016

Atas Nama
Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara

Related : Hentikan Penggusuran Paksa Ilegal, 14 Desember 2016 Di Parangkusumo Yogyakarta