LBH Jogja Tuding Penangkapan Aktivis Tak Berdasar


Jogja,� Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, menilai penangkapan empat belas massa aksi dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) saat melakukan aksi menuntut Hak Menentukan Nasib sendiri Bagi Bangsa West Papua di Jalan Malioboro kemarin tidak berdasar. Pasalnya, massa aksi dibawa secara paksa ke markas polisi dengan tuduhan pasal makar dan keutuhan. Atas tuduhan itu, pendamping hukum FRI WP langsung menampik.
Edo, salah satu pendamping hukum yang turut dibawa ke markas polisi mengatakan, ada pandangan yang salah atas tuduhan makar yang ditujukan kepada massa aksi. Menurut dia, tindakan berdemokrasi yang dilakukan massa adalah bentuk tuntutan menentukan nasib sendiri yang juga dijamin oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 pasal 1 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Sementara, tudingan lain bahwa massa aksi melanggar pasal 218 KUHP junto UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat juga disebut tidak berdasar, sebab tidak ada alat bukti yang mengabsahkan ke tudingan itu.
�Dalam kontek politik melihat dengan pandangan pasal makar dan keutuhan. Jadi salah kalau (dikenakan pasal) makar, karena nggak ada tujuan yang mengarah ke makar. Dan hak menentukan nasib sendiri itu dilindungi. Apa sih dasar polisi bisa membatasi hak kebebasan menyampaikan pandapat? Dan atas dasar peristiwa apa?� tegas Edo, Jumat (2/12/2016).
Namun akhirnya, 14 massa aksi dibebaskan setelah melalui proses negosiasi yang panjang dengan pihak kepolisian. Kendati demikian, kekecewaan masih dirasakan, terutama para pendamping hukum. Ia menceritakan, bahwa tiga pendamping hukum dari LBH Jogja juga ikut ditarik ke truk bersama belasan massa aksi untuk dibawa ke Mapolresta. Ia menilai, pihak kepolisian melakukan tindakan melanggar etika profesi pendamping hukum yang memperlakukan pendamping hukum sama dengan kliennya.
�Kami menilai pihak kepolisian melakukan tindakan yang melanggar etika profesi, menyalahi asas impunitas yang ada pada pendamping hukum. Memperlakukan sama dengan kliennya. Kami sangat menyayangkan,� pungkas dia.
Sumber: sorotjogja.com

Related : LBH Jogja Tuding Penangkapan Aktivis Tak Berdasar