Siaran Pers Polisi, Ormas dan SKK UGM Membelenggu Demokrasi FRI WP dan AMP di Gerbang Kampus UGM




 Jangan biarkan penjahat demokrasi berkeliaran di rumah demokrasi kita.

 Aksi damai, FRI WP dan AMP menuntut "tutup Freeport dan selenggarakan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua" yang digelar 7 April 2017 dibungkam polisi bersama-sama dengan ormas (Pemuda Pancasila dan Paksi Katon) serta SKK UGM di depan gerbang kampus UGM.

Awalnya setelah masa aksi FRI WP dan AMP bersiap-siap untuk melakukan aksi damai, Polsek Bulaksumur dan ormas serta SKK UGM mendekati masa aksi. Tanpa negosiasi apapun, salah satu anggota SKK UGM langsung menarik perangkat aksi (poster). Tindakan itu, seakan menjadi kode bagi ormas dan polisi yg berjumlah kurang lebih 70-an untuk menarik semua poster aksi dan melakukan tindakan represif. Akibatnya poster rusak dan aksi terhenti.

Masa aksi yang kurang lebih berjumlah 20-an orang itu mundur ke Fisipol UGM dan terus menuju kantor DEMA FH UGM. Sementara duduk di DEMA FH UGM polisi dengan satu truk datang dan masuk ke lingkungan fakultas hukum UGM. Awalnya sempat terjadi keributan (karena polisi ingin menangkap masa aksi), namun mampu diatasi oleh DEMA FH UGM. Selanjutnya masa aksi diarahkan untuk masuk ke sekretariat DEMA FH UGM. Sementara, polisi di bawah pimpinan Kapolsek Bulaksumur berdiri di luar.

Saat LBH Yogyakarta bertemu Kapolsek Bulaksumur di lingkungan kampus FH UGM, Kapolsek mengatakan: "FRI dan AMP tidak mengirimkan surat pemberitahuan". Tuduhan Kapolsek Bulaksumur dibantah oleh LBH Yogyakarta: "Setahu LBH Yogyakarta FRI dan AMP sudah berikan surat pemberitahuan dengan nomor 05/Pemb/FRI-WP/IV/17 ke Polda DIY pada 5 April 2017 dan telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda DIY". Masing-masing surat dimaksud arsipnya ada di LBH Yogykarta. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 sewajibnya surat pemberitahuan diantarkan ke kepolisian setempat dalam hal ini Polsek Bulaksumur, namun FRI WP dan AMP mengantarkan ke Polda DIY atas saran Kapolsek Bulaksumur saat aksi sebelumnya.

Mendengar bantahan LBH Yogyakarta, Kapolsek hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Beberapa saat kemudian, Kapolsek Bulaksumur menarik pasukannya dari lingkungan FH UGM.
Sementara itu, FRI WP dan AMP berdiskusi dengan DEMA FH UGM dan Kepala SKK UGM. Dalam diskusi itu, masa aksi jelaskan tujuan aksi dan perihal pemberitahuan sudah diantarkan pada 5 April 2017 serta menceritakan kondisi ruang demokrasi FRI WP dan AMP terus dibungkam oleh polisi bekerjasama dengan ormas. Hal serupa juga pernah dialami oleh mahasiswa UGM saat menggelar diskusi sering digeruduk oleh ormas seperti saat diskusi dan pemutaran film Senyap pada 2016 silam dan lain-lain. Yang menjadi sorotan adalah apa landasan hukum ormas yang bertindak melebihi polisi padahal ormas bukan polisi. Semua pembahasan itu didengar juga oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej yang ada di dalam sekretariat DEMA FH UGM.

Mengingat sholat jumat sehingga diskusi dihentikan sebagai wujud penghargaan terhadap umat beragama. Sembari mengakhiri diskusi, masa aksi FRI WP dan AMP, mengucapkan terima kasih kepada DEMA FH UGM yang telah mengadvokasi mereka dan mengajak DEMA FH UGM untuk bersama-sama merawat demokrasi di lingkungan UGM secara khusus dan DIY secara umum.
Pada prinsipnya, FRI WP dan AMP telah mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) juncto ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 terkait mengirimkan surat pemberitahuan yang diwujudkan pada 5 April 2017 dan pada praktiknya polisi tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memfasilitasi aksi damai FRI WP dan AMP di bundaran UGM sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (2) UU No 9 Tahun 1998. Artinya tuduhan aksi FRI WP dan AMP tanpa surat pemberitahuan adalah pembohongan publik karena ada salinan surat pemberitahuan dan surat tanda terima pemberitahuan dari Polda DIY. Selain itu, jika benar tuduhan Kapolsek Bulaksumur, tidak mungkin Kapolsek Bulaksumur kerahkan pasukan sambil mengajak ormas untuk bersiap siaga sejak pagi di Bundaran UGM. Melalui fakta pengerahan pasukan serta mengajak ormas ke bundaran UGM membuktikan bahwa Kapolsek Bulaksumur telah mengetahui surat pemberitahuan sejak dikirimkan ke Polda DIY pada 5 April 2017. Artinya rumusan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1998 telah dipenuhi oleh FRI WP dan AMP. Hal pokok dari pasal 10 atau kewajiban mengantakan surat pemberitahuan dimaksudkan untuk kelancaran hak berdemokrasi dan pemenuhan hak warga lainnya saat hak demokrasi diimplementasikan sebagaimana dimaksudkan Pasal 13, UU Nomor 9 Tahun 1998.
Dalam mewujudkan hak demokrasi FRI WP dan AMP disalurkan mengunakan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998. Hal itu membuktikan bahwa FRI WP dan AMP sangat sadar akan hak konstitusional mereka yang dijamin pada: 1). UUD 1945 Pasal 28 Kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran ditetapkan dgn UU (UU No 9/1998); 2). UUD 1945 Pasal 28E setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; 3). UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 25 setiap orang berhak menyanpaikan pendapat di muka umum.

Berdasarkan hal-hal diatas kami menilai bahwa:

1. Tindakan polisi, ormas dan SKK UGM terhadap aksi damai FRI WP dan AMP pada 7 April 2017 adalah fakta hukum yang riil dari tindakan menghalangi warga negara untuk menyampaikan pendapat yang tergolong sebagai tindakan kejahatan dengan sanksi pidana selama satu tahun sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) juncto ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

2. Melalui tindakan pengrusakan perangkat aksi berupa poster membuktikan bahwa polisi, ormas dan SKK UGM secara bersama-sama melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP.

Dengan demikian, maka dalam rangka memenuhi prinsip hukum dan HAM dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap demokrasi sehingga untuk memberikan hak atas keadilan bagi FRI WP dan AMP secara hukum maka para penjahat demokrasi wajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, agar melaluinya dapat memberikan efek jera bagi siapapun khususnya para penjahat demokrasi. Dengan adanya penindakan maka secara umum akan sangat bermanfaat untuk merawat ruang demokrasi di UGM dan DIY.

Adili para penjahat demokrasi!

Yogyakarta, 8 April 2017

Kuasa Hukum FRI WP dan AMP
LBH Yogyakarta
Narahubung:
Emanuel Gobay (082199507613)

Related : Siaran Pers Polisi, Ormas dan SKK UGM Membelenggu Demokrasi FRI WP dan AMP di Gerbang Kampus UGM