Biarkan Rakyat dan Bangsa West Papua Berdiri Sendiri di Tanah Leluhurnya

Pdt. Dr. Socrates Sofyan Yoman, ketua umum PGGBP. (IST - SP)

Anda semua yang membaca tulisan ini perlu menjawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan atas pertanyaan penulis bertalian dengan topik ini. Apakah Anda setuju, “Biarkanlah rakyat dan bangsa West Papua berdiri sendiri di atas Tanah leluhur mereka sebagai sebuah bangsa berdaulat penuh?”

Pemikiran ini dilatarbelakangi dengan beberapa argumentasi sebagai pertangungjawaban saya kepada para pembaca di West Papua, Indonesia dan komunitas internasional. Para penguasa Indonesia sepertinya tidak tahu banyak tentang sejarah penggabungan West Papua ke dalam wilayah Indonesia.


Karena belum punya pemahaman yang benar dan utuh, mereka menjadi pemimpin paranoid. Mereka membuat pernyataan hanya asal bunyi tanpa alasan dan argumentasi yang kuat.


1. TUHAN tempatkan bangsa West Papua dalam keberaadaan dan keunikan mereka. Mereka pemilik tanah, pemilik sejarah, hutan, gunung, pemilik segalanya, mereka punya dignity. Mereka bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mereka ada pemimpin dan ada rakyat yang dipimpin. Mereka bukan bangsa budak. Mereka ada kehidupan. Mereka pemilik sah Tanah West Papua.


2. Secara etnis, bangsa West Papua tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia yang Melayu. Tidak ada hubungan ini tidak saja pada etnis tapi juga budaya bangsa West Papua tidak sama dengan budaya bangsa Melayu. Bukan saja etnis dan budaya yang berbeda tapi letak geografis juga sangat jauh dan menempuh perjalanan 5-6 jam Jakarta (Indonesia)-Sentani (West Papua).


3. Persoalan West Papua adalah masalah komunitas internasional. Karena sebelum bangsa Indonesia menduduki dan menjadikan wilayah koloni sejak 1 Mei 1963, bangsa West Papua sudah berhubungan dengan dunia internasional sejak 5 Februari 1855. Gereja-gereja di West Papua sudah ada hubungan dengan komunitas internasional.

4. Bangsa West Papua dijadikan salah satu provinsi Indonesia dengan konspirasi komunitas internasional terutama, Amerika, Belanda, PBB. Jadi, satu-satunya provinsi dimasukkan ke dalam Indonesia atas keterlibatan Internasional adalah West Papua.


5. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tanpa melibatkan perwakilan rakyat dan bangsa West Papua.


6. PEPERA 1969 tidak demokratis, penuh dengan ketidakadilan dan dimenangkan dengan moncong senjata. 1.025 orang memilih utk tinggal dengan Indonesia karena tekanan moncong senjata ABRI.


7. Pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara sebagai kejahatan negara yang mengindikasikan Silent Genocide ( Pemusnahan Sunyi) sejak 1963 dan telah mencapai 54 tahun.


8. Kegagalan Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 sebagai win win solution.


9. Rakyat dan bangsa West Papua telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Rakyat dan bangsa West Papua menyadari bahwa tidak ada masa depan dalam Indonesia.


10. Rakyat dan bangsa West Papua sadar akan ancaman serius dalam Indonesia dan sekarang sudah bangkit dengan melahirkan wadah dan payung politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).


11. ULMWP diterima sebagai Observer di MSG dan diakui juga dalam Forum Negara-Negara Pasifik. ULMW diterima luas di seluruh dunia sebagai perwakilan resmi bangsa West Papua.


Baca juga:
7 Negara Bawa Isu Papua ke Parlemen Afrika-Pasifik dan UE

12. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu syarat utk menjadi Negara sendiri telah terbukti: Sudah bisa Kasdam, Bisa Pangdam, Kapolda, Ajudan Presiden, Pilot, Gubernur, Bupati dan sudah sangat siap. Karena salah satu syarat yang ditanyakan komunitas internasional kopada ULMWP adalah SDM. ULMWP akan menjawab bahwa SDM sudah siap dan bukti-buktinya pada point 12 ini.


13. Rakyat Indonesia yang ada di West Papua akan diberikan pilihan, apakah mau menjadi WN West Papua atau kembali ke Negaranya, Indonesia.


14. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah West Papua akan melakukan perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan keamanan.

Dalam tulisan ini, saya mau ingatkan, jangan pemerintah kehilangan muka di dunia internasional. Artinya, pemerintah Indonesia segera melangkah untuk perundingan dengan ULMWP. Pemerintah Indonesia jangan mau ke meja perundingan dengan ULMWP karena didesak komunitas internasional.

Pemerintah Indonesia jangan mau pakai payung karena hujan deras dan hujan es. Lebih bijaksana pakai payung pada saat hujan rintik-rintik. Karena era sekarang, sudah tidk relevan untuk gerakkan pasukan TNI, alat tempur. Tidak ada gerakan perlawanan senjata di West Papua.


Perjuangan rakyat dan bangsa West Papua adalah perjuangan politik, lobby, diplomasi dengan senjata ampuh Pelanggaran berat HAM dan Pemusnahan Etnis bangsa West Papua. Buktinya pelanggaran berat HAM tidak pernah sepi tetapi terus meningkat tiap hari, minggu dan bulan, seperti 1 Agusutus 2017 di Deiyai dan 9 Agustus 2017 di Timika.
 

Salah satu alasan yang paling penting adalah generasi muda rakyat dan bangsa Indonesia sudah mulai sadar dan tahu bahwa mereka tidak mau memikul beban sejarah kebohongan dan penuh dengan darah dan air mata bangsa West Papua.
 

Generasi muda bangsa Indonesia, mereka mau hidup damai dan berdampingan sebagai dua bangsa yang berdaulat dan terhormat tanpa melihat bangsa yang pernah diduduki dan dijajah.
Selamat membaca dan berdiskusi. Semoga berguna tulisan ini.
 

Oleh: Dr. Socratez Sofyan Yoman)*

)* Penulis adalah Ketua Umum/Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Sumber: www.SuaraPapua.com
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : Biarkan Rakyat dan Bangsa West Papua Berdiri Sendiri di Tanah Leluhurnya

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: