95% Rakyat Papua Mau Merdeka

95% RAKYAT WEST PAPUA MAU MERDEKA

Oleh Dr. Socratez Yoman, MA

Pada Juni 1969 Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat utk Indonesia secara rahasia sampaikan kepada Dr. Ferbando Ortiz Sanz perwakilan Sekjen PBB utk mengawasi pelaksanaan pepera 1969 di West Papua, "95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua". (Sumber: Dok. W.Lydman's Report, July 18, 1969, in AA).

Duta Besar Indonesia, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "...banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia". ( Sumber: Dok. Laporan Resmi Sidang Umum PBB mm ex 1, alinea 126).

Dr. John Saltford mengemukakan: " Dr. Fernando Ortiz Sanz sendiri menyampaikan laporan bhw banyak pernyataan yang dia terima dalam akhir minggu tahun 1969 adalah melawan Indonesia, dengan demikian, alasan yang dapat diterima dalam kesimpulan jumlah 60% pernyataan ditujukkan kepada PBB adlh melawan Indonesia dan setuju referendum secara jujur dan terbuka..." ( Saltford: United Nations Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua 1968 to 1969).
Adapun bukti-bukti lain adalah "...156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai dgn semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969, dari seluruh pernyataan ini, 95 pernyataan anti/melawan Indonesia, 59 pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral". ( Sumber resmi: Dok. PBB di New York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5).

Para pembaca artikel yang mulia dan terhormat, apa yang dikutip tadi adalah peristiwa ketidakadilan yang benar-benar terjadi 48 tahun lalu pd 1969.

Setelah peristiwa yg tdk adil dan kejahatan seperti itu, pemerintah Indonesia membangun pendidikan TK-PT di West Papua. Dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dan melalui buku-buku diajarkan ttg sejarah Indonesia, pahlawan Indonesia, budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Semua simbol-simbol Indonesia diajarkan. Seminar Pendoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. NKRI harga mati dikampanyekan di berbagai media dan berbagai kesempatan.

Upacara setiap hari Senin dan upacara 17 Agustus dan 1 Mei dan 10 November diadakan dengan melibatkan seluruh siswa dan mahasiswa. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dibacakan Pancasila dan Sumpah Pemuda.

Pertanyaannya ialah
1. Apakh melalui pendidikan dan pembangunan pemerintah RI selama 48 tahun di West Papua sudah menurunkan atau menghilangkan dari jumlah 95% rakyat West Papua yang mendukung merdeka?
2. Apakah pemerintah RI sudah membangun nasionalisme keIndonesiaan dan ideologi yg bebar bagi rakyat dan bgs West Papua dengan menghilangkan 95% tadi?
3. Apakh pemerintah RI telah memenangkan hati rakyat dan bgs West Papua utk tetap setia pada Republik Indonesia?

Jawabannya adalah pemerintah Republik Indonesia gagal total membangun nasionalisme keIndonesiaan bagai rakyat dan bgs West Papua.

Justru sebaliknya pemerintah Indonesia dgn gemilang dan sukses melahirkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia hari ini adlh yang berjuang utk West Papua Merdeka adlh semua generasi yang dididik dgn pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia. Jika realitasnya demikian, ada sesuatu yg tidak beres dalam proses pengintegrasian West Papua ke dalam wilayah Indonesia.

Generasi muda ini menyadari bahwa Pemerintah RI dengan gemilang menduduki dan menjajah Rakyat West Papua & menghancurkn, melumpuhkan, menghilangkn/ memusnahkn Penduduk Asli West Papua secara sistimatis dan terstruktur.

Penduduk Asli West Papua telah terpinggir dan semua kekayaan mereka, seperti tanah, gunung, hutan, bukit, kali, batu, ikan, kelapa, sagu, pinang telah beralih tangan ke tangan para penjajah politik dan penjajah ekonomi.

Pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan Negara selama 48 tahun minta pertanggunjawaban. Kasus seperti penembakan

4 siswa di Paniai 8 Desember 2014 sampai saat ini pelakunya dari aparat keamanan tapi dibiarkan saja. Kasus Biak Berdarah, Wasior, Wamena Berdarah, Theys Hiyo Eluay, Aristoteles Masoka, kasus penembakan Yawan Wayeni, Opinus Tabuni, Mako Tabuni, Kelly Kwalik, Omanggen Wonda, Pdt. Elisa Tabuni, Yustinus Murip dan ratusan bahkan ribuan Penduduk Asli West Papua yang dibantai oleh Negara belum pelaku yang diadili dan penjarakan.

Para pembunuh dan pelaku kejahatan diberikan gelar pahlawan nasional dan dipromosikan pangkat dan jabatan. Apakah Watak dan perilaku pemerintah seperti ini bisa menekan jumlah 95% rakyat dan bgs West Papua yang mau merdeka?

Slogan NKRI harga mati. Kunjungan Presiden berkali-kali ke West Papua. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak mampu mereduksi 95% rakyat dan bgs West Papua yang berjuang utk merdeka.

Walaupun pemeintah Republik Indonesia berbohong ttg persoalan West Papua di berbagai level di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.

Tapi, yang jelas dan pasti: Rakyat dan bangsa West Papua diterima dan diakui oleh komunitas lokal, nasional, regional dan internasional bahwa apa yang diperjuangkan berbasis kebenaran, berbasis keadilan demi kemanusiaan, kesamaan hak serta derajat demi perdamaian abadi.
Sudah waktnya ULMWP dengan Pemerintah RI duduk berdialog dan berunding secara damai dalam semangat kesetaraan tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Kasus GAM-RI adalah referensi yang sudah teruji bagi pemerintah RI.

Saran saya, lebih baik pemerintah Indonesia segera mengambil langkah utk berunding dengan ULMWP. Jika pemerintah RI terlambat, akan kehilangan muka di arena Internasional dgn masalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM di West Papua. Semoga didengar suara ini!
Terima kasih. Selamat membaca.
------------
Penulis: Ketua Umum/President Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
Alamat: Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura) West Papua.
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : 95% Rakyat Papua Mau Merdeka

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: