HIDUP DALAM KEPALSUAN, KEJAHATAN & PENIPUAN SEJARAH PEPERA 1969 DI WEST PAPUA

Oleh: 
Dr. Socratez Yoman, MA
Para pejabat, anggota Aparat Sipil Negara (ASN) para Jenderal, Perwira dan anggota dari AD, AL, AU,dan Kepolisian dan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dan bgs West Papua yang lahir dalam tahun 1970-an, Anda sekalian sesungguhnya hidup dalam sejarah kepalsuan, kejahatan dan penipuan tentang dimasukkannya West Papua dalam wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia dan West Papua diajarkan dengan ideologi dan doktrin-doktrin militer yang membelenggu kemerdekaan setiap manusia. Manusia Indonesia dididik dalam ideologi dan nasionalisme kepura-puraan dan kepalsuan.

Dr. Fernando Ortiz Sanz perwakilan PBB utk mengawasi pelaksanaan pepera 1969, " Saya harus menyatakan pd permulaan laporan ini, ketika sy tiba di Irian Barat pd bln Agustus 1969, sy diperhadapkan dgn masalah2 yg tdk memenuhi ketentuan2 dlm Perjanjian New York...(Dok PBB, Annex 1A/7723, alinea 23, hal. 4).

Ortiz melaporkan: " Penjelasan orang2 Indonesia atas pemberontakan rakyat West Papua sangat tdk dipercaya. Sesuai dgn laporan resmi, alasan pokok perlawanan rakyat West Papua yg dilaporkan admistrasi lokal sangat memalukan karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka". (Laporan Resmi PBB, alinea 164, 260). "Saya dgn rombongan diikuti oleh pejabat resmi Indonesia, dan sebagai akibatnya, kesulitan besar utk kontak dan berbicara bebas dgn penduduk asli. Walaupun saya menyadari perasaan anti Indonesia org oleh rakyat West Papua" ( Ortiz Sanz kpd Rolz-Bennett, Dec 18, 1968, UN Series 100, Box 1, File 3).
Ortiz Sanz melaporkan dlm Sidang Umum PBB: " Mayoritas Orang Papua menunjukkan berkeinginan utk utk berpisah dgn Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua yang merdeka". ( Dok PBB, Annex I, A/7723, alinea 243, hal. 47).
Mereka ke dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, salah seorang wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh tentara orang2 Indonesia pada saat dia mengambil foto demonstrasi orang Papua". (John Saltford, mengutip laporan Hugh Lunn, 2q Agustus 1999).

Christofel L. Korua, saksi mata yang merupakan purnawirawan polisi mengakui: "Orang-orang Papua yg memberikan suara dlm pepera 1969 ditentukan oleh pejabat Indonesia dan sementara org2 yg dipilih itu semua berada dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia". (Wawancara penulis, 11 Desember 2002).

Piter Siradan memberikan kesaksiannya kpd penulis: "Saya datang di sini dan tiba di pelabuhan Jayapura 1 Desember 1964. Saya ditugaskan oleh negara utk memenangkan Pepera 1969 dan mempertahankan Irian Barat. Saya memegang uang banyak waktu itu dan membayar org2 yang mencabut tulisan. One Man One Vote yang akan dilewati Ortiz Sanz dan digantikan dgn tanam Bendera Merah Putih mengawasi orang asli Papua". (Kotaraja pd awal Desember 2009).

Duta Besar Ghana, Mr. Akwei memprotes keras dlm Sidang Umum PBB, " Yang dilaporkan perwakilan Sekjen PBB bahwa bukti2 peristiwa keputusan pelaksaan pepera adlh fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar2 kampanye. Dia meminta anggota2 dewan musyawarah utk menentukan masa depan mereka dgn mengajak mereka satu ideologi Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu negara dari Sabang sampai Merauke" (UN Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda Item 98, 19 November 1969, paragraf 28, hal. 42).
Duta Besar Gabon, Mr. Favin mengritik: "Stlh kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kejanggalan2 yg luar biasa, sangat sulit kami menyatakan pendapat ttg metode dan prosedur yg dipakai utk pepera Irian Barat. Kami dibingungkan dgn luar biasa dgn keberatan2 yg dilaporkan oleh Mr. Ortiz Sanz dlm kata2 terakhir pada penutupan laorannya".

Duta Besar Indonesia, Sudjarwo Tjondronegoro, SH mengakui: "...banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dgn Indonesia". (Dok. Laporan Resmi Sidang Umum MM ex 1, alinea 126).
Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia pd bulan Juni 1979 secara rahasia mengatakan kpd Ortiz Sanz, "95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua". (Sumber: Jack W.Lydman's Report, Juli 18, 1969, in AA).
Untuk menghancurkan keinginan rakyat dan bgs West Papua utk merdeka pada 1969, militer Indonesia menjadi pilar penting memenangkan Pepera 1969.

Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD)196, tertanggal 20-2-1967 berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAP No.: 228/1967 tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969.
"Mempergiatkan segala aktivitas di masing2 bidang dgn mempergunakan semua kekuatan material dan personil yg organik maupun yang B/P-kan baik dari angkat darat maupun lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969 HARUS DIMENAGKAN- HARUS DIMENANGKAN. Bahan2 strategis vital yg ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dgn mengurangi pos2 statis. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangam 17/PANG OPSADAR".
Adapun surat rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Cenderawasih, Kolonel Inf. Soemarto-NRP.16716, Nomor : R-24/1969, Status Surat Rahasia. Perihal: Pengamanan Pepera di Merauke. "Kami harus yakin utk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dgn dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Musyawarah Daerah dan Muspida akan menyatukan pemahaman dgn tujuan kita utk menggabungkan Papua dgn Relublik Indonesia". (Sumber: Dutch National Newspaper, NRC Handelsbald, March 4, 2000).

"Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda2 Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja: sendiri, sendiri. Tentara org2 Indonesia menangkap pemuda2 ini dan melemparkan

"Berkenaan dgn metode2 dan prosedur2, jika utusan saya berpikir perlunya utk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu pasti menarik perhatian peserta sidang utk memastikan aspek2 yg ada utk menyatakan sesuatu keanehan pepera yg luar biasa. Kami harus menanyakn keterkejutan kami dan permintaan penjelasan ttg sejumlah bukti2 yg disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal. Contohnya, kami bertanya:

1. Mengapa sangat byk jumlah mayoritas wakil2 diangkat oleh pemerintah dan tdk dipilih oleh takyat?

2. Mengapa pengamat PBB yg dpt hadir dlm pepera hanya 20% wakil, dan berapa dari mereka hanya sebentar saja?

3. Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur dgn kata lain oleh perwakilan pemerintah?

4. Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon peserta pepera?

5. Mengapa prinsip one man one vote yang direkomendasi kan oleh perwakilan Sekjen PBB tidk diksanakan?

6. Mengapa tdk ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yg dihadiri pemerintah dan diawasi militer?

7. Mengapa para menteri dgn sengaja hadir dan mempengaruhi wakil2 di depan umum dgn menyampaikan mereka bahwa hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dgn Indonedia?

8. Mengapa hak2 pengakuan Pasal 22 Perjanjian New York, yg berhubungan dgn kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul tdk dipakai di Papua?
(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Asembly, Agenda Item 108, 20 November 1969, alinea, hal. 784).

Penyatuan West Papua ke dalam Indonesia terus dipertanyakan sampai saat ini. Dr. George Junus Aditjondro menegaskan: " Dari kaca mata yg lebih netral, hal-hal apa sj yg dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas dipertanyakan kembali" ( Aditjondro, 2000:8).
Robin Osborne mengatakan: " bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru.
Yaitu ketika 1.025 org delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis itu diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional". ( Osborne, 2000: xxx).

Kesimpulan
Bercermin dari uraian ini adalah West Papua bukan dari wilayah Republik Indonesia. Yang benar adalh pemerintah Indonesia menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua secara tidak sah atau ilegal.

Para generasi penerus Indonesia dan West Papua diharapkan tidak menjadi korban dan memikul beban kesalahan sejarah yang palsu, penuh kebohongan dan kejahatan masa lalu. Pemuda Indonesia dan West Papua berdiri bersama sebagai dua bangsa yang saling membangun bgs masing-masing dgn nilai keadilan, kebenaran dan kesetaraan.

Selamat membaca.

Penulis: Ketua Umum/Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
Alamat: Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura) West Papua.
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : HIDUP DALAM KEPALSUAN, KEJAHATAN & PENIPUAN SEJARAH PEPERA 1969 DI WEST PAPUA