ULMWP Tolak Dilibatkan dalam Dialog Jakarta - Papua

"Kami tidak akan berbicara soal dialog. Kami akan berjuang untuk menentukan nasib kami sendiri bagi kemerdekaan dan kedaulatan," komentar Markus Haluk, dari ULMWP.
Aniversary of West Papua Embrios Declaratoon on Dec 1st 2017 in Port Vila Vanuatu.

Jakarta - Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menolak dilibatkan dalam persiapan dialog Jakarta-Papua.
Dialog tersebut rencananya akan mulai dibahas pada awal Januari 2018, dan melibatkan seluruh elemen yang dianggap mewakili warga Papua.

Salah seorang pemimpin ULMWP, Markus Haluk menegaskan sikap ULMWP sudah bulat untuk menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Papua.

"Kami di ULMWP, dengan kepemimpinan yang baru dan sesuai dengan kesepakatan, kami tidak akan berbicara soal dialog. Kami akan berjuang untuk menentukan nasib kami sendiri bagi kemerdekaan dan kedaulatan," komentar Markus Haluk, ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Minggu (17/12/2017).

Selain itu, kata Markus, kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga dianggap tidak peka terhadap isu di Bumi Cendrawasih. Ia menyebut pembangunan sejumlah infrastruktur di Papua minim manfaatnya bagi warga lokal.

"Selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dia sudah tiga atau empat kali mengunjungi Papua. Tapi apa yang dia bawa? Pembangunan jalan-jalan. Itu dilakukan untuk siapa? Itu malah membuat orang Papua terpinggirkan. Orang Papua terusik dengan pertanyaan: selama 50 tahun ke depan, orang Papua masih ada kah?" tambah Markus.

Presiden Joko Widodo memberi mandat Jaringan Damai Papua untuk menyiapkan dialog Jakarta-Papua. Dialog rencananya akan dimulai Januari tahun depan.

Dialog tersebut bertujuan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Bumi Cendrawasih. Semisal pendidikan, kesehatan, sosial-politik, dan kekerasan.

Baca juga: 'Kami siap': Mengapa kemerdekaan Papua bukan sekadar mimpi

Jangan Abaikan Penolakan

Pengacara di bidang hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman meminta pemerintah tidak mengabaikan sikap penolakan sebagian masyarakat atas rencana dialog Jakarta-Papua.

Veronica mengatakan sebagian masyarakat, termasuk kelompok ULMWP menyangsikan dialog itu akan menghasilkan satu solusi. Langkah dialog justru dikhawatirkan menjadi cara pemerintah menghindar dari tuntutan diadakannya referendum ulang.

"Kawan di Papua banyak yang tidak setuju. Mereka merasa takutnya kalau dialog ini nasibnya kayak Aceh, tidak solutif sampai selesai. Sedangkan mereka maunya referendum ulang di bawah pengawasan PBB," kata Veronica saat dihubungi KBR, Minggu (17/12/2017).

Veronica menekankan jika dialog digelar mesti melibatkan kelompok pembebasan Papua. Jika tidak, dikhawatirkan hasil dialog justru tidak menggambarkan suara keinginan seluruh masyarakat Papua.

Ia menilai dialog Jakarta-Papua tidak cukup hanya menyentuh pembahasan soal pembangunan dan kesejahteraan saja, karena isu itu belum menyentuh akar permasalahan.

Menurut Veronica, dialog mesti menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk bicara masalah kekerasan dan niat referendum ulang yang digaungkan sebagian masyarakat di Papua.

"Pemenuhan hak atas pembangunan orang Papua tidak serta-merta berarti pemerintah tidak perlu memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi orang Papua," kata Veronica Koman, pengacara yang kerap mengadvokasi isu-isu Papua.

Sumber: http://kbr.id/berita/nasional/12-2017/ulmwp_tolak_dilibatkan_dalam_dialog_jakarta_papua/94023.html
.
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : ULMWP Tolak Dilibatkan dalam Dialog Jakarta - Papua

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: